Pergoki PNS Nekat Mudik, Laporkan Lewat Aplikasi SP4N LAPOR

Gubernur Olly Dondokambey bersama Forkopimda saat meninjau Pos pengawasan mudik di perbatasan

Sulut – Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk seluruh elemen masyarakat agar tidak melakukan mudik lebaran 2021 mulai dari tanggal 6 sampai 17 Mei mendatang. Sebab, dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air.

Hal itu dalam upaya mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN Dalam Masa Pandemi Covid-19, perlu memperhatikan sejumlah poin penting.

ASN yang melanggar akan diberikan sanksi disiplin sesuai dengan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Kepada seluruh Gubernur, MenPAN-RB menyebutkan agar setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan pemantauan, antisipasi dan merespon cepat aduan baik terkait Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021 maupun Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawat ASN dengan memanfaatkan fasilitas pengaduan berbasis elektronik SP4N LAPOR!

“Agar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang merupakan simpul/hub koordinasi pengelolaan pengaduan seperti Kementerian Koordinator, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Pemerintah Provinsi dan Ombudsman RI aktif menjalankan perannya dalam pemantauan dan antisipasi kegiatan tersebut,” bunyi surat yang disampaikan kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Agar admin SP4N LAPOR! memaksimalkan penggunaan semua kanal pengaduan dan melakukan pengelompokan dengan kata kunci seperti “LARANGAN MUDIK ASN” dan/atau menggunakan subdomain pada link LAPOR!

“Jika ada masyarakat yang melihat, bisa langsung melaporkan ke kami. Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

Seperti diketahui, sebelumnya, Gubernur Olly bersama jajaran Forkopimda telah sepakat untuk memperketat pantauan dan pengawasan. Hal itu telah dilakukan dengan melihat langsung sampai di perbatasan. (*/JM)

Related posts