Manado-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menempuh sejumlah langkah strategis guna menstabilkan harga sekaligus menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Tekanan inflasi yang tercatat dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi perhatian utama, sehingga Pemprov Sulut meningkatkan koordinasi lintas‑sektor untuk mencegah lonjakan harga pangan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si., menyampaikan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan lewat intervensi harga jangka pendek, melainkan melalui pembenahan pasokan, kelancaran distribusi, penguatan produksi lokal, serta kerja‑sama perdagangan antardaerah. “Pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas pemerintah. Kami berfokus agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan ketersediaan pangan terjamin,” ujar Jemmy.
Intervensi Pasokan Cabai Rawit dan Gerakan Pangan Murah
Salah satu langkah nyata Pemprov Sulut adalah fasilitasi distribusi cabai rawit yang sempat mengalami tekanan harga tinggi. Melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, dan Satgas Pangan, telah dilaksanakan empat tahap distribusi cabai dengan total volume sekitar 9,97 ton yang didatangkan dari sentra produksi seperti Probolinggo dan Nusa Tenggara Barat. Pasokan tersebut dialokasikan untuk wilayah pemantauan inflasi, yakni Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, serta Kotamobagu.
Pemprov juga memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam berbagai skema, meliputi GPM Harmoni, GPM Tematik, GPM Bersubsidi, dan GPM Basalur agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah.
Kerja Sama Antar‑Daerah dan Penguatan Produksi Lokal
Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pemprov Sulut memperkuat Kerja Sama Antar‑Daerah (KAD) dengan wilayah sentra pangan, termasuk kesepakatan bisnis dengan Nusa Tenggara Barat guna menjamin pasokan cabai rawit dan bawang merah. Selain itu, pemerintah mendorong produksi pangan lokal lewat gerakan penanaman cabai, pengembangan green house, pengaturan pola tanam, serta pemberdayaan petani dan kelompok tani.
“Ketahanan pasokan tidak boleh hanya bergantung pada daerah lain. Kita harus memperkuat kemampuan produksi sendiri sekaligus membangun jaringan pasokan yang lebih luas, sehingga ketika terjadi gangguan produksi di suatu wilayah, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” jelas Jemmy.
Fokus Wilayah Bertekanan Inflasi Tinggi
Pemprov Sulut meningkatkan pemantauan inflasi di kabupaten dan kota, terutama daerah dengan tekanan inflasi tinggi menurut data BPS, yaitu Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Kota Manado, dan Kota Kotamobagu. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota diperkuat agar intervensi disesuaikan dengan kondisi pasokan dan komoditas penyebab inflasi di masing‑masing wilayah. Pengawasan distribusi dan perdagangan juga diperketat bersama Satgas Pangan guna mencegah penimbunan serta spekulasi harga yang merugikan konsumen.
Arahan Gubernur: Kerja Terpadu dan Antisipatif
Seluruh langkah tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE, yang meminta sinergi seluruh perangkat daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Menjelang Nataru, TPID diminta meningkatkan pemantauan harga, memastikan kecukupan stok, mempercepat distribusi komoditas strategis, serta mengoptimalkan intervensi pasar.
“Yang terpenting adalah hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar jumlah kegiatan. Kami ingin harga lebih terkendali, barang tersedia, distribusi lancar, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari‑hari dengan baik,” tegas Jemmy.
Pemprov Sulut juga menyatakan keterbukaan terhadap kritik dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani, pedagang, pelaku usaha, serta masyarakat luas, karena pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah berkomitmen terus memperkuat langkah‑langkah pengendalian inflasi secara konsisten demi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat Sulawesi Utara. Komitmen Pelayanan Terbaik, PLN Layani Listrik 24 Jam Penuh untuk Masyarakat Pulau Bebalang*







