Pemkot Tomohon Gelar Bimbingan dan Konsultasi Review LKPD

Tomohon – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon terus menggenjot peningkatan akuntabilitas dan kinerja. Untuk itulah, Pemkot melalui Inspektorat Tomohon menggandeng dan bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Bimbingan dan Konsultasi Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Grand Master Resor Tomohon, Rabu (5/2/2020).

Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SEAk, CA melalui Sekretaris Daerah Ir Harold Lolowang memberikan sambutan dalam kegiatan bimbingan dan konsultasi review LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun 2019 bagi Inspektorat se-Provinsi Sulawesi Utara, di Grand Master Resort Tomohon

Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SEAk, CA melalui Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Ir Harold Lolowang memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

Harold Lolowang menjelaskan, Review atas LKPD dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas LKPD.

Kegiatan ini, menurut dia, dilakukan dalam rangka penyusunan pernyataan tanggung jawab laporan keuangan, di mana pernyataan tanggung jawab tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Apabila Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang melakukan review menemukan kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari standar akuntasi pemerintahan dan peraturan lainnya maka APIP memberitahukan hal tersebut kepada entinitas yang direview untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Untuk itu Sekkot Harold Lolowang berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan APIP dalam melaksanakan review LKPD.

“Sehingga hasil pemeriksaan laporan keuangan, akan memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Lolowang.

Sementara inspektur Kota Tomohon Jeane Bolang SH MH melalui Sekretarisnya,Herry Rindengan SH selaku ketua tim kerja kegiatan ini menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini diantaranya adalah untuk peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah dan kualitas LKPD.

“Selain itu sebagai sarana komunikasi antara APIP se-Provinsi Sulawesi Utara,” katanya. (Oma)

Related posts

Leave a Comment