Pemkot Gorontalo Berlakukan PPKM Level 3 Hingga 2 Agustus 2021

Walikota Gorontalo, Marten Taha (Foto Ist.)

Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo kembali batasi kegiatan masyarakat melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegitan Masyarakat (PPKM) mikro level 3. Hal tersebut dijelaskan Walikota Gorontalo Marten Taha, berdasarkan Instruksi Mentri Dalam Negeri (Imendagri) No. 26 Tahun 2021 Tentang PPKM.

Walikota Gorontalo, Marten Taha menjelaskan, hasil rapat Forum Kordiansi Pimpian Daerah (Forkompimda) PPKM Mikro resmi diperpanjang. Pembatasan yang diberlakukan mulai dari tanggal 26 Juni sampai dengan 2 Agustus 2021 ini, lebih ketat dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menekan laju peningkatan covid-19.

“Kita khawatirkan ini akan berkembang sampai pada level 4. Oleh karena itu penangan baik dari hulu sampai hilir, kita lakukan secara ketat, terpadu, dan menerapkan prinsip-prinsip penegakan protokol kesehatan yang sangat masif. Itu yang kita putuskan dalam rapat ini,” kata Marten pada awak media, usai memimpin rapat Forkopimda, Selasa (27/7/2021).

Lebih lanjut, Marten menjelasakan semua kegiatan masyarakat diatur, termasuk sosial ekonomi dan pendidikan. Hal yang paling menonjol pada PPKM level 3 ini adalah swalayan seperti mal, harus tutup paling lambat pukul 17.00 WITA.

Sementara untuk pedagang kaki lima (PKL), dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lainya, tetap diberi kelonggaran dengan izin berjualan hingga pukul 21.00 WITA. Selain itu, proses belajar mengajar tetap menggunakan metode dalam jaringan (daring).

“Tetap masih daring atau online, baik dari TK sampai perguruan tingg. Mulai tanggal 26 sampai dengan 2 Agustus. Kemudian untuk warung makan, restoran, café, dan lain sebagainya itu diklasifikasi. Ada yang kelas kecil, sedang, dan besar. Yang besar itu tidak bisa melaksanakan kegiatan untuk makan di tempat, berati harus harus take away. Kemudain yang kecil bisa melayani di tempat, tapi paling tinggi 25 % dari kapasitas.” tambahnya.

Selanjutnya ia mengeskan, kapasitas pengunjung hajatan pernikahan dan acara perayaan ulang tahun, harus 25%. Tidak diperbolehkan menyediakan makanan, dan tidak bisa makan di tempat. Pengunjung tempat ibadah juga dibatasi maksimum 25 %.

“Kalau tempat ibadah ini, misalnya masjid. Saya lihat kalau, salat lima waktu itu saya kira kecil sekali atau sedikit sekali jamaahnya. Yang kita lakukan adalah pengawasan yang ketat pada saat salat Jumat,” Tutup Walikota. (***)

 

Related posts