SITARO-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mengadakan pertemuan koordinasi lintas instansi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Komando Resor Militer (Korem) 131/Santiago, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Agenda tersebut difokuskan pada langkah-langkah penanganan pascabencana banjir bandang yang melanda Pulau Siau. Rapat berlangsung di Media Center Kantor Bupati Sitaro, Kamis (8/1/2026).
Dalam pertemuan itu, Deputi Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, memaparkan sejumlah poin strategis yang perlu segera menjadi perhatian pemerintah daerah pascakejadian bencana.
Ia menegaskan, selama masa tanggap darurat yang ditetapkan selama dua pekan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terdampak, khususnya para pengungsi, terpenuhi secara maksimal.
- Pemprov Sulut Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Gubernur Yulius Minta Semua Pihak Harus Sigap dan Waspada
- Kansil Pimpin Rapat Paripurna Perubahan KUA PPAS 2026, Pendapatan Bertambah 33,9 M, Belanja Bertambah 40,4 M
- Hadiri Rakor GTRA Sulteng 2026, Miqdam : Langkah Nyata Selaraskan Kebijakan Strategis Tingkat Provinsi Dengan Implementasi di Daerah
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pendataan dan penanganan khusus bagi kelompok masyarakat yang masuk kategori rentan agar tidak disatukan dengan pengungsi lainnya.
“Kelompok rentan yang dimaksud antara lain warga lanjut usia, anak-anak, ibu hamil maupun menyusui, serta penyandang disabilitas,” ujarnya. (Ighel)
