Manado-Untuk menyikapi fenomena kelangkaan BBM, antrean panjang kendaraan yang mengular di Sejumlah SPBU, DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan Polda Sulut.
Pertemuan yang terkesan mendesak ini dikarenakan masalah ketersediaan BBM jenis Solar dan Pertalite di gelar di Ruang Serba Guna Kantor DPRD Sulut, Senin (19/10/2026).
Rapat Dengar Pendapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransuscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Dewan Michaelah E. Paruntu, serta Ketua Komisi II Inggried Sondakh.
Ketua DPRD Sulut Andi Silangen mengkritik fenomena kelangkaan BBM ini sebagai “Penyakit Kronis” yang terus berulang dan menuntut Pertamina untuk segera merimuskan langkah konkret yang berkelanjutan.
Sementara itu Ketua Komisi II Inggried Sondakh mengapresiasi upaya darurat penanganan di lapangan, namun tetap mendesak adanya evaluasi ketat terhadap sistem distribusi solar subsidi. Dan ditanggapi langsung oleh Pihak Pertamina yang menjelaskan bahwa mereka mengoptimalkan sistem barcode untuk memverifikasi identitas kendaraan agar penyaluran tepat sasaran.
Adapun Anggota Legislatif Vionita Kuera dan Normans Luntungan mendesak Pihak Pertamina mengevaluasi kuota serta memperjelas izin serta ketersediaan Kapal pengangkut BBM ke wilayah Kepulauan. Karena keterlambatan pasokan di pulau sangat berdsmpak sistemik kepada nelayan, juga pada harga kebutuhan pokok di daerah kepulauan.
Dan dari pihak Polda Sulut menilai kejadian tersebut menunjukan perlu adanya kesiapan yang lebih terkoordinasi apabila kondisi serupa terjadi kembali.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sulut, Kombes Pol. FX. Winardi Prabowo mengakui kelangkaan BBM tersebut membuka kesadaran bahwa pihak-pihak terkait belum sepenuhnya siap menghadapi sifuasi darurat distribusi energi. *
