Manado-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara resmi menetapkan peraturan DPRD tentang Tata Tertib (Tatib) dalam Rapat Paripurna Internal yang digelar pada Selasa (11/11/2026) di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Sulut, Kairagi, Manado.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, serta didampingi Wakil Ketua Royke Anter, dan Stela Runtuwene.
Langkah ini diambil guna memperkuat tata kelola kelembagaan serta memberikan pedoman kerja yang jelas bagi 45 anggota dewan dalam mdnjalankan fungsi legislasi, abggaran, dan pengawasan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) yang diketahui sekaligus sebagai Jetua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut, Royke Roring membacakan laporan akhir pembentukan substansi tata tertib yang baru di hadapan forum rapat paripurna.
Roring menuturkan, salah satu poin krusial yang dimasukan dalam tatib yang baru yakni larangan bagi anggota DPRD Sulut untuk menyebarkan informasi bermuatan ujaran kebencian, hasutan, atau permusuhan berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) di media sosial dan media elektronik. Dan pelanggaran terhadap poin ini akan diproses lewat kode etik kedewanan.
“Tata tertib ini juga memuat aturan mengenai fleksibilitas rapat termasuk daring, penataan hari dan jam kerja, mekanisme penyusunan risalah rapat, optimalusasi tim ahli, serta keterlibatan aktif DPRD dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebelum KUA-PPAS”, ujar Roring.
Aturan baru ini juga diharapkan mampu menjaga marwah, etika, sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja koletif DPRD Sulut kedepan, pungkasnya.*
