Dijanjikan Terima Dana UMKM, Koperasi Berdikari Tumpaan City Diduga Tipu Masyarakat

Minsel – Sejumlah masyarakat mengeluhkan bahwa mereka merasa di tipu oleh sejumlah oknum yang mengatasnamakan koperasi.

Pasalnya, para calon penerima bantuan Usaha Kecil Mandiri (UKM) dari Pemerintah Pusat yang diperuntukan untuk membantu usaha masyarakat di masa Pandemi Covid-19, diduga dimanfaatkan oleh salah satu Badan Usaha Koperasi Berdikari Tumpaan City untuk mengeruk keuntungan.

Sebab, diketahui bahwa Pendaftaran permohonan bantuan dana UMKM itu sendiri gratis tidak dipungut biaya sepeser pun. Pedagang hanya perlu melengkapi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Namun ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Koperasi Berdikari Tumpaan City.

Koperasi tersebut di duga melakukan pungutan biaya kepada calon pendaftar bantuan UMKM. Dimana besarannya mencapai ratusan ribu rupiah.

Menurut sumber yang enggan namanya disebutkan (red) mengatakan pengurus koperasi mengiming-imingi para calon penerima UMKM untuk mendaftar melalui mereka. Sebab, para pengurus koperasi tersebut memiliki kedekatan dengan pengurus proposal UMKM.

“Mereka (pengurus koperasi-red) mengimingi nama para calon pendaftar UMKM akan keluar sebagai penerima bantuan. Karena mereka ada kedekatan khusus dengan yang mengurus proposal. Untuk itu mereka tak segan-segan meminta uang administrasi sebesar Rp.120.000 diluar materai dan map. Kalau dihitung semua sekitar Rp. 150.000.” ungkapnya,seraya menambahkan setelah dana itu cair mereka juga meminta uang sebesar Rp 200.000.

Naasnya, nama para pendaftar calon penerima bantuan UMKM tersebut tidak ada yang keluar sebagai penerima sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya oleh para oknum tersebut sehingga mereka merasa ditipu.

“Karena nama tidak keluar sebagai penerima bantuan UMKM, mereka merasa telah ditipu oleh oknum Koperasi tersebut. Sebab, uang yang sudah disetor sebanyak Rp.120.000 tidak dikembalikan lagi meski pun namanya tidak keluar sebagai penerima bantuan,” ujarnya.

Parahnya lagi oknum-oknum pengurus koperasi tersebut menahan KTP asli milik pemohon dengan modus apabila mereka mengambil KTP maka berkas pemohon tidak di proses atau di daftarkan.

“Modusnya KTP di tahan, sebagai jaminan bagi pemohon yang lolos namanya keluar sebagai penerima akan diminta uang tambahan yang besarnya bervariatif dari Rp.100.000 sampai Rp.200.000,” Pungkasnya.

Hal ini tentunya sangat meresahkan masyarakat, dan informasi yang didapat wartawan media ini bahwa diduga koperasi tersebut ilegal tidak memiliki Badan Hukum dan AD/ART. (QQ)

Related posts