Gorontalo-Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan monitoring Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa Pontolo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, Jum’at (14/03/2025).
Kegiatan ini untuk memastikan bahwa BLP3G yang disalurkan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah diterima tepat sasaran.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin langsung oleh Nani mbuinga dan didampingi Saphia Tuna serta Djoni Dalanggo dan diterima langsung oleh ibu Jariyah Latif selaku Kaur Umum yang bertempat diruang aula serba guna desa pontolo
Dalam kunjungan kali ini, komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan dialog langsung dengan aparat desa pontolo untuk mendengar langsung kendala yang mungkin terjadi dalam proses penyaluran tersebut.
- Melangkah Sehat, Bergerak Hijau: PLN UP3 Luwuk Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dengan Aksi Bersih Lingkungan
- Gelorakan Semangat Pancasila, PLN dan Pemprov Sulteng Kejar Target 100% Desa Berlistrik di 2029
- Pansus RTRW Menggelar Rapat Penyempurnaan Hasil Evaluasi Kemendagri Terhadap Ranperda RTRW Tahun 2025-2044
Nani mbuinga mengungkapkan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo memiliki tanggubgjawab utama dalam pengawasan penggunaan bantuan sosial diwilayahnya. dimana kami selaku Anggota DPRD berperan sebagai wakil rakyat yang harus memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial dapat dikelola degan sebaik baiknya.
“Kami melakukan pemantauan terhadap penyaluran bantuan BLP3G terhadap penyaluran agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat desa pontolo” ungkap Nani Mbuinga politisi gerindra
dalam kesempatan yang sama Jariyah Latif mengungkapkan pula pada tahun 2024 kabupaten Boalemo mendapat bantuan BLP3G sebanyak 284 Kepala Keluarga dan untuk desa pontolo sendiri mendapat paket 35 kepala keluarga dimana didalam paket tersebut terdiri dari berupa beras 5kg, minyak 1 botol, gula pasir 1kg serta telur 10biji.
Meskipun DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk melakukan pengawasan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang program bantuan yang ada, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya.
Contoh yang sering terjadi adalah adanya laporan dari masyarakat mengenai ketidakmerataan penyaluran bantuan. Beberapa keluarga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkannya, sementara yang lain yang tidak memenuhi kriteria justru menerima. Hal ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih baik dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial. (***)
