Gorontalo-Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi ekonomi dan keuangan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertamina Patra Niaga di Jakarta, dalam rangka koordinasi terkait pengelolaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Gorontalo, Jum’at (7/11/25).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, dan didampingi oleh Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, bersama jajaran anggota komisi. Rombongan diterima oleh Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso, beserta sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat PPN.
Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai persoalan terkait kelangkaan dan antrean panjang BBM, khususnya solar, yang belakangan sering terjadi di hampir seluruh SPBU di Gorontalo. Pihak Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM di daerah, serta langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat.
Dari hasil koordinasi tersebut, diperoleh beberapa poin penting, antara lain:
1. Pelayanan BBM di Gorontalo dilakukan melalui dua jalur, yaitu langsung dari kantor pusat Jakarta dan dari regional Manado.
2. Konsumsi BBM di Gorontalo mencapai sekitar 230 ribu kiloliter per tahun, untuk memenuhi kebutuhan 553.320 unit kendaraan (data BPS 2024) yang didukung oleh 44 SPBU aktif. Dari jumlah tersebut, kendaraan roda dua mendominasi penggunaan Pertalite dan Pertamax. Patra Niaga menetapkan prognosa solar untuk Gorontalo sebesar 42.000 kiloliter per tahun.
3. Tahun ini Patra Niaga akan menambah armada kapal berkapasitas 20–30 ribu kiloliter guna memperkuat distribusi BBM di wilayah Indonesia Timur
4. Kebutuhan BBM untuk sektor pertambangan dilayani oleh badan usaha non-Pertamina yang legal seperti PT AKR, dengan ketentuan tidak boleh melayani pertambangan ilegal.
5. Pajak PBBKB (Pajak Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) yang menjadi hak daerah selalu dibayarkan oleh Pertamina Patra Niaga kepada pemerintah daerah tempat BBM tersebut digunakan, sehingga pengawasan dinas pendapatan menjadi sangat penting.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mencari solusi konkret atas persoalan distribusi BBM di daerah.
“Kami ingin memastikan masyarakat Gorontalo tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM, terutama solar. DPRD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina agar penyaluran BBM bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan,” ujar Ridwan.
Ridwan Monoarfa juga menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas secara khusus akar masalah antrean panjang dalam pembelian solar di SPBU.
Menurut penjelasan pihak Pertamina Patra Niaga:
Diperlukan konsolidasi data jumlah kendaraan bermotor di Gorontalo untuk memastikan akurasi kebutuhan BBM di lapangan dan menjadi dasar pengajuan kuota yang tepat.
Untuk mengurai penumpukan antrean, akan dilakukan penataan distribusi SPBU dengan jarak yang lebih terukur dan tersebar merata.
Pertamina Patra Niaga akan terus memonitor dan mengevaluasi kebutuhan BBM, dengan asumsi adanya penambahan kuota sesuai perkembangan peningkatan konsumsi masyarakat.
Ditekankan pula perlunya penegakan hukum terhadap pembelian solar industri yang disalahgunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Ridwan menegaskan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini dengan langkah-langkah pengawasan dan komunikasi lintas sektor agar permasalahan distribusi BBM dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Provinsi Gorontalo dalam memastikan ketersediaan energi yang stabil demi mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. (**)
