Gorontalo-Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja sebagai langkah awal mengawali Tahun Anggaran 2026, Senin (26/01/26).
Rapat tersebut menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perkebunan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, menyampaikan bahwa RDP ini difokuskan pada pembahasan target prioritas masing-masing OPD di tahun 2026, khususnya pada triwulan pertama, agar pelaksanaan program dapat dikawal secara terukur dan tepat sasaran.
“Intinya, kami mempertanyakan target prioritas tahun 2026, sekaligus menitikberatkan pada capaian kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi pengawasan Komisi II. Kami mengharapkan setiap capaian dapat dilaporkan per triwulan, sehingga indikator kinerja bisa terpantau dengan jelas,” ujar Meyke.
Ia menegaskan bahwa Komisi II ingin memastikan program prioritas yang telah dianggarkan dalam APBD Induk 2026 benar-benar terealisasi sejak tiga bulan pertama, sebagai parameter awal keberhasilan pelaksanaan anggaran.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti penguatan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang melekat pada masing-masing dinas. Secara khusus, Meyke menyinggung masih adanya pokir pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang belum terealisasi pada tahun 2025 dan harus segera dituntaskan.
“Pokir yang belum terealisasi di tahun sebelumnya kami pastikan harus segera direalisasikan. Ini menjadi perhatian serius Komisi II,” tegasnya.
Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi II menilai perannya sangat strategis, terutama terkait dengan aktivitas pertambangan. Pembahasan difokuskan pada dampak yang dirasakan masyarakat sekitar, kondisi lingkungan, kualitas udara, serta kadar air di wilayah terdampak.
Sementara itu, untuk Dinas Kelautan dan Perikanan, Komisi II menaruh perhatian besar pada program unggulan sektor kemaritiman, sejalan dengan misi Agromaritim Gubernur Gorontalo. Salah satu program yang menjadi sorotan utama adalah program kapal taksi yang dinilai harus segera direalisasikan.
“Program kapal taksi ini akan kami kawal secara serius, mulai dari penganggaran, ketepatan sasaran, hingga implementasinya di lapangan,” jelas Meyke.
Ia menambahkan, secara menyeluruh Komisi II membangun pola kerja sama dengan mitra kerja yang berorientasi pada output dan hasil yang terukur. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dan pertanggungjawaban kinerja OPD dapat dievaluasi secara objektif.
“Kami ingin memastikan indikator utama kinerja bisa terlihat jelas, sejauh mana capaiannya. Itu yang ingin kami capai bersama di Tahun Anggaran 2026,” pungkasnya. ***
