Jakarta-Bupati Minahasa Utara yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Dr. Joune Ganda, menghadiri agenda audiensi bersama jajaran pengurus APKASI dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua DPR RI, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Jumat (24/7/2026).
Audiensi ini dipimpin oleh Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, serta diikuti oleh jajaran pengurus APKASI dari berbagai daerah,dan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H serta Dr. H Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.
Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus memperkokoh kapasitas kepemimpinan para kepala daerah di seluruh Indonesia.
Dalam forum tersebut, Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menegaskan komitmen organisasi untuk terus mendukung dan mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas Pemerintah Pusat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah kabupaten merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
- Gubernur Yulius Selvanus Bersama Wagub Victor Mailangkay Hadiri Pengucapan Syukur di Lapangan God Bless Tondano
- Masyarakat Diimbau Waspada, Gubernur Yulius Serukan 5 Langkah Penting Mencegah Kebakaran Hutan Dan Lahan
- Wali Kota Weny Gaib Ajak Pemuda Muhammadiyah Jadi Pemuda Negarawan untuk Majukan Umat dan Bangsa
Sekretaris Jenderal APKASI,Dr. Joune Ganda, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan bahwa setiap pemerintah kabupaten perlu terus mendorong inovasi dalam menggali potensi daerah, sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat.
“Optimalisasi PAD adalah strategi utama untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Tapi ini bukan hanya soal mengejar angka besar,” tegas Joune Ganda.
Menurut Joune Ganda, penguatan PAD harus dilakukan melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal, peningkatan investasi, optimalisasi sektor unggulan daerah, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
“Dengan demikian, pemerintah kabupaten akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk menghadirkan program-program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.“ ujar Joune Ganda.
Menanggapi pemaparan, DPR RI Respon Positif. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dukungan lewat penguatan regulasi dan fungsi pengawasan.
“Kami pastikan kebijakan transfer dan instrumen peningkatan PAD berjalan efektif, proporsional, dan memberi manfaat nyata bagi kabupaten,” kata Dasco.
Audiensi ini diharapkan semakin mempererat hubungan kelembagaan antara DPR RI dan APKASI, sekaligus menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi pijakan dalam memperkuat peran pemerintah kabupaten sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan daerah, sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia yang semakin maju, mandiri, dan berdaya saing. (*T3)
