oleh

Jelang Sidang Praperadilan Ketiga, Kuasa Hukum AGT dan Kejaksaan Katakan Ini

Bitung, Redaksisulut – Sidang Gugatan praperadilan kedua terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Bitung terkait penahanan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bitung terhadap AGT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) tersangka Kasus dugaan tindak pidana Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Bitung. Kamis, (25/3/2021).

Dalam sidang kedua dengan agenda pengajuan dan pemeriksaan bukti-bukti dimana Kuasa Hukum AGT Irwan S Tanjung SH MH dan Michael Jacobus SH MH mengajukan bukti P.1 s.d P.20 dan Pihak Kejaksaan mengajukan bukti T.1 s.d T.11.

Menurut informasi, bukti yang diajukan Kuasa Hukum AGT adalah surat pemanggilan yang mencantumkan pemeriksaan untuk tiga tahun anggaran mulai dari tahun 2018-2020, Surat perintah Penyitaan yang tidak ada tanggalnya, berita acara sita dan Dokumen Pertanggungjawaban yang membuktikan kalau semua pengadaan sudah dibayar ke rekening pihak ke tiga. Sedangkan dari pihak Kejaksaan menyanggah dengan surat-surat panggilan, surat penyitaan, penetapan tersangka dan penahanan.

Irwan S Tanjung SH MH selaku ketua tim kuasa hukum AGT usai sidang mengatakan bahwa Kejaksaan Negeri Bitung sudah melangkahi undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

“Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 20 ayat 1 sampai ayat 6 sudah sangat jelas mengatakan bahwa pengawasan dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP. Jika hasil pengawasan intern pemerintah berupa terdapat kesalahan, administrasi, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan Perundang-undangan. Saya curiga kejaksaan tidak mengerti dengan undang-undang tersebut”. Katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Kota Bitung, Frenkie Son SH MH, menyatakan bahwa apa yang dilakukan Kejaksaan sudah sesuai prosedur Hukum.

“Sudah sesuai prosedur Hukum dan saat sidang tadi, pihak kejaksaan juga sudah memasukkan dokumen surat penyelidikan, surat perintah penahan, surat perintah penyitaan dan surat berita acara pemeriksaan AGT sebagai saksi”. Kata Frankie Son.

Menurut informasi, hari ini dari pihak pemohon akan menghadirkan saksi ahli. (Wesly)