Sulut-Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE,mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertempat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/04/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, serta 12 Gubernur dan Kepala Daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam pembahasan ini, Gubernur Yulius menyampaikan terkait penyelenggara pemerintah daerah, dana transfer pusat ke daerah,Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah,serta pengelola kepegawaian.
Selain itu, salah satu hal yang disampaikan Gubernur Yulius terkait kondisi kekayaan laut yang tidak dinikmati sepenuhnya warga Sulut.
- Jelang HUT RI ke-81: Bentangkan Kabel Laut 1,95 KMS, PLN Nyalakan Listrik Perdana di Pulau Dudepo dan Tuntaskan 100 Persen Rasio Desa Berlistrik Provinsi Gorontalo
- Disiapkan Jadi Ahli Metalurgi, Bupati Delis Antar 10 Putra-Putri Terbaik Morut ke ITD Sumut
- Sekwan Niklas Silangen Menghadiri Acara Pelantikan Dan Pengambilan Janji Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemprov Sulut : Turut Berikan Ucapan Selamat
“Wilayah laut kami 72,5 persen, sedangkan sisanya adalah darat, namun sayangnya setiap tahun kami hanya menerima pendapatan daerah Rp 680 juta rupiah. Potensi laut Sulut meliputi berbagai jenis ikan, udang, teripang, dan rumput laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun sama sekali tidak dinikmati.” ujar Gubernur Yulius.
Dalam RDP bersama Komisi II ini, Gubernur Yulius juga menyampaikan Daerah Otonom Baru (DOB) di Sulut perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap rencana pemekaran wilayah Langowan.
“Ini ada euforia muncul DOB mohon ada perhatian dari Komisi II untuk Sulut, DOB di Sulut perlu di laksanakan dengan segera, apalagi ada Langowan yang adalah kampung halaman Presiden Bapak Prabowo,” ungkap Gubernur.
RDP ini merupakan bagian dari rangkaian pengawasan selama tiga hari yang dilakukan Komisi II DPR RI untuk mendengarkan langsung masukan dan permasalahan dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia. (*J.Mo)
