Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_terms' doesn't exist]SELECT DISTINCT t.term_id, tr.object_id
FROM wpem_terms AS t INNER JOIN wpem_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wpem_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id
WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'newstopic') AND tr.object_id IN (203670, 203661, 203654)
ORDER BY t.name ASC
Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_usermeta' doesn't exist]SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wpem_usermeta WHERE user_id IN (1,31) ORDER BY umeta_id ASC
Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]SELECT * FROM wpem_users WHERE ID IN (1,31,8)
Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '1' LIMIT 1
Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '31' LIMIT 1
Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '8' LIMIT 1
Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '8' LIMIT 1
Sulut – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menjamin seluruh program pembangunan pro rakyat di tahun 2020 tak terganggu kendati dilakukan perampingan APBD untuk dana hibah penyelenggaraan Pilkada Serentak.
Orang nomor satu di Sulut ini optimis bahwa pada akhir tahun anggaran 2020, Pemprov Sulut dapat merealisasikan berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan, antara lain: pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,2 %, inflasi pada angka 5 %, tingkat pengangguran turun menjadi 6.63 %, Rasio Gini di level 0,39, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 73.
“Pengurangan anggaran ini tidak akan mengurangi anggaran untuk kepentingan rakyat malah dibanding dengan tahun lalu mengalami peningkatan,” kata Olly di Manado, Sabtu (16/11/2019).
Menurut Olly, perampingan tersebut dipastikan tidak mengurangi anggaran prioritas pembangunan untuk mensejahterakan rakyat Sulut. Karenanya, Olly menegaskan telah meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemprov Sulut untuk memangkas anggaran yang dinilai tidak pro rakyat.
- PLN Edukasi Keselamatan Kelistrikan Sejak Dini, Siswa TK Al-Irsyad Gorontalo Belajar Bahaya Listrik Lewat Cara Menyenangkan
- Audiensi Wamenkes RI, Bupati Delis Dorong Penguatan Layanan Kesehatan Morut
- HUT ke-62 Sulut, 69 Sertipikat Aset Pemprov Diserahkan, Pemerintah Perkuat Benteng Hukum Aset Daerah
“Anggaran-anggaran yang tidak pro rakyat pasti dipangkas, misalnya anggaran perjalanan, rapat dalam kantor, pembelanjaan ATK dan lainnya,” tandas Olly.
Sebelumnya, pada rapat paripurna pengambilan keputusan Ranperda APBD 2020 yang digelar di Gedung DPRD Sulut, Jumat (15/11/2019), Olly menerangkan bahwa Ranperda APBD Provinsi Sulut T.A. 2020 mengacu pada Tema RKPD Tahun 2020, yaitu : Memantapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan peningkatan pemerataan Infrastruktur yang tersebar di 7 prioritas pembangunan.
“Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pemantapan Sumber Daya Manusia, Pariwisata, ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif, Pemerataan Infrastruktur, Ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan sukses Pemilu Kepala Daerah, Reformasi Birokrasi, serta Mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup,” ungkap Olly.
Berikut penyusunan struktur APBD T.A. 2020 untuk mencapai target 7 prioritas pembangunan tersebut.
1. Pendapatan Daerah.
Total pendapatan ditetapkan sebesar Rp. 4.105.706.151.102,- dengan rincian:
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebesar Rp. 1.306.462.695.102,-
B. Dana Perimbangan, sebesar Rp. 2.778.993.456.000,-
C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Sebesar Rp. 20.250.000.000,-
2. Belanja Daerah
Total Belanja Daerah, ditetapkan sebesar Rp. 4.510.706.151.102,- dengan rincian:
A. Belanja Tidak Langsung, ditetapkan sebesar Rp. 2.479.309.063.000,-
B. Belanja Langsung, ditetapkan sebesar Rp. 2.031.397.088.102,-
3. Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah, ditetapkan sebesar Rp. 425.000.000.000,-
Sementara Pengeluaran Pembiayaan Daerah, ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*/JM)