Kolonodale-Bupati Morowali Utara (Morut), Dr dr Delis Julkarson Hehi MARS, membuka secara resmi kegiatan rapat awal Forum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) Tahun 2026, di ruang pola kantor Bupati Morut, Selasa (01/09/2026).
Kegiatan itu juga, sekaligus dirangkaikan dengan pengukuhan Pengurus Forum Pelaksana TJSLP, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama bagi pelaksanaan program TJSLP yang sinergis dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Morut.
Kegiatan diawali dengan pengukuhan Ketua Forum TJSLP diwakili dari PT Mulai Pasifick Resources (MPR), Ir Ratnawati Iriani. Prosesi pengukuhan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Delis, Sekda Musda Guntur, dan Kepala Bapelitbangda, Gerzom Tandi.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Delis, menegaskan, bahwa sesuai Visi dan Misi Kabupaten Morut, yakni terwujudnya masyarakat Morut yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera (SCS). Ada berbagai sasaran yang akan dicapai, diantaranya adalah mewujudkan manusia yang sejahtera, berdaya saing, meningkatkan ekonomi berbasis wilayah, meningkatkan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola yang profesional, responsif, dan akuntabel.
Ia juga menegaskan, pembentukan TJSLP merupakan wadah kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan sektor swasta, dimana seluruh program perusahaan akan diselaraskan dengan program prioritas pembangunan yang ada di daerah.
” Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang dilakukan perusahaan, sering kali berjalan mandiri dan tidak sinkron dengan program prioritas Pemda. Lewat forum ini, harapan kami seluruh program tanggung jawab sosial pihak perusahaan dapat terintegrasi secara terarah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga dampak positif dari pembangunan bisa dirasakan secara lebih optimal dan merata oleh masyarakat,” tegas orang nomor satu di Morut itu.
Bupati Delis, mengatakan, dua tema utama untuk fokus program TJSLP tahun ini, yakni pengentasan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan. Di samping itu, Pemda Morut juga telah memberikan jaminan sosial dengan memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 35 ribu pekerja di sektor informal.
Bupati Delis, menekankan, bahwa kemandirian masyarakat merupakan prioritas yang juga harus diwujudkan. Mengingat Sumber Daya Alam (SDA) bersifat terbatas, dan akan habis pada waktunya, maka program-program yang dijalankan pihak perusahaan dapat membekali masyarakat dengan kemandirian ekonomi, agar mereka tetap mampu bertahan dan sejahtera bahkan setelah aktivitas investasi berakhir.
“Harapannya program- program yang akan dilakukan dapat terukur dan direncanakan dengan baik, sehingga bisa memberikan hasil yang mensejahterakan masyarakat, karena pada prinsipnya Pemda tetap berkomitmen untuk senantiasa mendukung dan mengawal kelancaran investasi yang ada di daerah ini, ” ungkap Politisi Senior DPP Partai Hanura Pusat ini.
Hadir dalam kegiatan itu, Anggota DPRD Morut, Usman Ukkas SE, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Krispen H Masu SSTP MSi, Danramil 1311-03/Petasia Kapten Inf Amrul, Perwakilan Kajari Morut, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Morowali, sejumlah Pejabat Esselon II dan III dijajaran Pemda Morut, Perwakilan berbagai Perusahaan di Morut, serta nara sumber dari Dinas ESDM Provinsi Sulteng. (*)
