oleh

Bupati Delis : Pengurus Bumdes Harus Berjiwa Wirausaha

KOLONODALE – Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mengingatkan kepada para kepala desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar lebih selektif dalam memilih jenis usaha.

Keberhasilan Bumdes dimanapun ditentukan dua hal, yakni kemampuan melihat peluang usaha dan manajemen yang baik.

“Dua hal ini menjadi kunci keberhasilan Bumdes. Jangan sampai membuka usaha yang tidak punya prospek,” tegas bupati.

Penegasan itu disampaikan saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Bimtek pengelolaan keuangan bumdesa berbasis aplikasi (SIA Bumdes) bagi pengurus Bumdes se- Kabupaten Morut di Puncak Harmoni Korololaki, Rabu (23/2/2022).

Acara pembukaan itu dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) Morut Drs. Andi Parenrengi.

Narasumber utama Hendro Novianto Sujarwo dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

Bupati menegaskan bimbingan teknis (bimtek) ini sangat penting dalam rangka tata kelola Bumdes yang benar.

“Kalau bimtek ini benar-benar diterapkan maka kades akan tidur nyenyak karena tidak akan khawatir pengurus Bumdes akan melenceng atau main-main,” ujarnya.

Menurut bupati, pengurus Bumdes harus berjiwa wirausaha dan selalu memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan profit yang setinggi-tingginya.

Oleh karena itu dibutuhkan kreativitas dan keberanian termasuk dengan menggandeng mitra usaha yang memiliki modal.

“Jangan takut bermitra. Cari investor untuk mengembangkan usaha yang ada potensinya untuk membangun desa,” kata bupati.

Ke depan, kata bupati, bimtek seperti ini akan diarahkan sesuai potensi yang ada di desa serta peluang usaha yang bisa mendapatkan keuntungan.

Misalnya, kalau di desa itu punya potensi untuk mengembangkan perkebunan, maka pelatihan dilakukan terkait perkebunan. Begitu juga dengan sektor lain seperti pariwisata, pertanian dan sebagainya

Pada kesempatan tersebut, Bupati Delis juga mengungkapkan pada bulan depan akan di-launching pusat pembibitan ayam di Morut yakni di daerah Tinompo. Ini yang pertama kali di Sulteng.

Proyek ini sudah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan seiring dengan terbukanya investasi di berbagai sektor terutama pertambangan dan perkebunan.

Sementara itu, Hendro Novianto Sujarwo dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah mengemukakan, ada sejumlah kendala yabg dihadapi Bumdes selama ini seperti lemahnya sumberdaya manusia untuk mencatat administrasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan

Selain itu, lemahnya pengelolaan aset Bumdes, lemahnya pengelolaan hubungan antara keuangan desa dan Bumdes, adanya konflik kepentingan antara desa dan Bumdes.

Masalah berikutnya, tak ada sistem penggajian dan tunjangan kinerja yang sistematis bagi pegawai Bumdes, serta lemahnya dukungan aparat desa dalam pengambilan kebijakan mengenai Bumdes.

“Ini kendala utama yang terjadi dalam pengelolaan Bumdes selama ini,” tandas Hendro. (*Johnny)