Manado-Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi terkait Ketentuan di Bidang Cukai Rokok digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di Hotel Grand Puri Manado, Kamis (12/11/2026).
Acara penting ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado, dr. Steaven Dandel, M.Si, serta turut dihadiri oleh Kepala Satpol PP Manado, Drs. Novli Siwi, M.Si, beserta para tamu undangan dan rekan-rekan media.
Kegiatan yang mengusung semangat Bersama Wujudkan Indonesia Bebas Rokok Ilegal tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado dr Steaven Dandel MPd didampingi Kepala Satpol-PP Manado Drs Novly Siwi MSi.
Di hadapan para peserta yang terdiri dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan kalangan media, Sekda Dandel memohon maaf jika materi yang disampaikan menyinggung para perokok.
Menurutnya, apa yang disampaikan adalah murni fakta ilmiah dan data nyata di lapangan.
Sekda lantas menceritakan sejarah studi kesehatan besar di Inggris yang dimulai sejak tahun 1950.
“Penelitian jangka panjang tersebut melibatkan sekitar 34.000 dokter laki-laki untuk memantau perjalanan kesehatan mereka yang dikaitkan dengan kebiasaan merokok. Hasilnya mengejutkan. Dokter laki-laki yang merokok memiliki probabilitas terkena serangan jantung dan meninggal akibat penyakit jantung 25 kali lipat lebih tinggi dibanding yang tidak merokok,”ungkap Dandel.
Menurutnya, riset-riset lanjutan di berbagai belahan dunia dengan skala jutaan orang pun selalu konsisten menunjukkan hasil yang sama jika secara signifikan rokok meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan serius.
“Bagaimana peredaran rokok ilegal berdampak langsung pada defisit anggaran negara, khususnya dalam sektor kesehatan. Beban BPJS yang Membengkak, dimana sebagian besar pelayanan kesehatan untuk penyakit akibat rokok seperti stroke, serangan jantung, dan kanker ditanggung oleh masyarakat melalui iuran BPJS Kesehatan,”tukas Dandel.
Sebagai contoh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Manado saja mengalami keterlambatan pembayaran klaim BPJS hingga miliaran rupiah akibat defisit anggaran. Salah satu pemicunya adalah beban pembiayaan medis dari penyakit yang ditimbulkan oleh rokok tidak sebanding dengan pendapatan cukai yang masuk.
Dikatakan, saat ini regulasi mewajibkan sebagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) sekitar 37,5 persen dialokasikan untuk membayar iuran BPJS.
“Jadi ada balance. Kerugian negara karena bayar layanan kesehatan akibat rokok sebagian ditanggung oleh cukai rokok. Kalau tidak, pendapatan negara akan semakin tergerus untuk membiayai penyakit-penyakit tersebut,”tandasnya.
Lanjut Dandel, ditengah upaya memperketat regulasi harga dan cukai rokok resmi, tantangan baru muncul dengan maraknya peredaran rokok ilegal yakni rokok yang diproduksi tetapi tidak dilabeli pita cukai.
“Setiap tahunnya negara mengalami kerugian hingga puluhan triliun rupiah akibat rokok ilegal yang tidak membayarkan cukai kepada negara. Ketika harga rokok legal semakin mahal akibat pajak dan cukai yang tinggi, para perokok dari kalangan tertentu justru beralih mencari celah pada produk rokok ilegal yang harganya jauh lebih murah tanpa pita cukai,”jelasnya.
Olehnya, Sekda mengajak seluruh stakeholder, pelaku usaha, hingga distributor rokok di tingkat warung dan toko kecil untuk bersama-sama membangun sistem pengawasan yang efektif.
“Mari kita bersama-sama mengawasi peredaran rokok-rokok yang tidak ada pita cukainya di lapangan,”pungkas Dandel.
Tampil pula sebagai narasumber pihak Bea Cukai Manado.(*/jan)
