Tahuna — Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., membuka secara resmi Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Desa Binaan Imigrasi, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan yang digelar di Sunset Point Cafe and Resto, Tahuna ini diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kepulauan Sangihe bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain penandatanganan PKS, kegiatan juga dirangkaikan dengan peluncuran SITUNA SIGAP serta sosialisasi Layanan Data Keimigrasian (LDK) dan Desa Binaan Imigrasi (DBI) Kelas II TPI Kepulauan Sangihe 2026.
Bupati Michael Thungari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, posisi geografis Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina menjadikan wilayah ini memiliki nilai strategis sekaligus tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Bupati Thungari menjelaskan dimana karakteristik wilayah kepulauan yang didominasi perairan dengan banyak pulau menjadikan pengawasan wilayah perbatasan sebagai tantangan yang menurutnya sangat membutuhkan perhatian yang serius.
” Salah satu peristiwa yang perlu menjadi perhatian bersama adalah kejadian di Pulau Matutuang pada 17 Agustus 2006 yang melibatkan dua orang undocumented person yang melakukan pengibaran bendera. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dinamika di wilayah perbatasan dapat menjadi persoalan yang lebih luas apabila tidak diantisipasi melalui koordinasi dan komunikasi yang baik,” ujarnya
Bupati juga menyoroti maraknya perlintasan melalui jalur-jalur yang tidak resmi dalam beberapa waktu terakhir juga menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dimana kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan wilayah perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan formal pada pintu-pintu masuk dan keluar tetapi juga membutuhkan dukungan informasi dari aparat kewilayahan termasuk pemerintah desa khususnya yang berada di pulau-pulau terluar.
“Karena itu saya ingin menegaskan bahwa menjaga perbatasan bukan hanya menjadi tanggung jawab imigrasi atau aparat kemanan atau angkatan laut, bahkan polisi, melainkan tanggung jawab bersama sesuai dengan tugas dan kewenangan kita masing-masing,”tegasnya
Dalam konteks tersebut terdapat tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah tidak harus menunggu sampai terjadi persoalan baru mengambil tindakan. Kemampuan mendeteksi dan mengantisipasi potensi permasalahan sejak dini merupakan bagian penting dari keberhasilan menjaga keamanan wilayah perbatasan.
Kedua, mengoptimalkan peran pemerintah di lapangan. desa melalui PKS Binaan Imigrasi dan Situna Sigap. Pemerintah desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi di wilayahnya masing-masing. Oleh sebab itu Kapitalaung dan Perangkat Kampung memiliki peran penting dalam membantu menyampaikan informasi awal mengenai keberadaan ataupun aktivitas orang asing yang memperlukan perhatian dari instansi terkait.
“Saya berharap kerjasama melalui Desa binaan Imigrasi dan Situna Sigap dapat memperjelas mekanisme komunikasi dan pelaporan antara pemerintah desa dengan jejaran keimigrasian. Namun saya juga perlu menegaskan bahwa peran pemerintah desa adalah membantu memberikan informasi dan mendukung koordinasi, bukan mengambil alih kewenangan penegakan hukum atau tindakan keimigrasian yang menjadi kewenangan instansi terkait.” ujarnya
Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatkan laporan data keimigrasian atau LDK. Data merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Melalui sosialisasi LDK. “saya berharap setiap instansi dapat memahami bagaimana informasi keimigrasian terkait terus dimanfaatkan untuk mendukung koordinasi, pemetaan, kondisi wilayah, serta menentukan langkah tidak lanjut sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing” tambahnya
Menurut Bupati dengan dukungan data dan informasi yang akurat, pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, dan responsif terhadap perkembangan situasi di lapangan dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen mendukung penguatan kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan, ketertiban diwilayah perbatasan.
“Kita ingin agar wilayah perbatasan kabupaten kepulauan Sangihe tidak hanya aman secara teritorial tetapi juga tertip dalam aktifitas lintas batas terlindungi masyarakatnya serta memilki tata kelolah pengawasan yang semakin baik,”pungkas Thungari
Sebelumya Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kepulauan Sangihe, Ready Jooutje Ratag, dalam sambutanya menegaskan bahwa Sangihe memiliki karakteristik geografis yang kompleks karena berbatasan langsung dengan Filipina dan terdiri atas gugusan pulau serta wilayah perairan yang luas.
“Melalui forum Timpora ini, kita harapkan dapat memperkuat pertukaran informasi, meningkatkan koordinasi, serta mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran keimigrasian demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perbatasan,” ungkapnya.
Selain itu, Desa Binaan Imigrasi dihadirkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), tindak pidana terkait pekerja migran Indonesia, serta keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural. (Yoss)
