Manado-Praktek intimidasi pasangan calon tertentu kepada aparat pemerintah sudah heboh.
Banyak desakan kepada Bawaslu untuk segera bersikap tegas. Keluhan itu disambut Komisioner Bawaslu Sulut Donny Rumagit.
Ia menegaskan pihaknya mengecam tahapan Pilkada dengan melakukan mobilitas ASN.
Koordinator Divisi dan penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulut ini ada 4 bentuk kejahatan demokrasi politik uang,politisasi SARA, dan mobilisasi ASN dan TNI Polri.
- Pemprov Sulut Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Kebakaran Hutan dan Lahan, Gubernur Yulius Minta Semua Pihak Harus Sigap dan Waspada
- Kansil Pimpin Rapat Paripurna Perubahan KUA PPAS 2026, Pendapatan Bertambah 33,9 M, Belanja Bertambah 40,4 M
- Hadiri Rakor GTRA Sulteng 2026, Miqdam : Langkah Nyata Selaraskan Kebijakan Strategis Tingkat Provinsi Dengan Implementasi di Daerah
” Itu adalah ancaman demokrasi,” pungkasnya saat menjadi Narasumber pada sosialisasi tahapan Pilkada yang digelar KPU Sulut di Hotel Four Point Manado Sabtu(9/11/2024).
Ia mengajak media untuk melawan kejatahan demokrasi. “Ketika kita sadar bahwa demokrasi saat ini sedang tidak baik baik mari kita lawan. Posisi media sangat strategis sebagai pemberita damai sejahtera,” tuturnya.
Menurutnya tugas pengawasan bukan hanya Bawaslu tetapi juga media sebagai pengawal demokrasi.” Mari bersama Bawaslu kita tegakan keadilan mewujudkan Pilkada yang benar benar demokrasi,” pungkas mantan aktivis GMNI ini.(*)
