Bitung- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bitung, dorang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pemekaran 2 kelurahan yakni Manembo-nembo Atas, Kecataman Matuari dan Girian Indah, Kecamatan Girian, masuk dalam prioritas Program Legislasi Daerah tahun 2027 mendatang.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Bitung, Devi Honce Barakati, ST, MPd mengatakan, pemekaran dua kelurahan tersebut merupakan aspirasi yang sudah lama dan perlu untuk segera ditindaklanjuti.
“Ini sebenarnya aspirasi masyarakat, karena memang di dua kelurahan tersebut jumlah penduduknya sudah sangat banyak dan luas wilayah juga sangat besar. Oleh karenanya kami mendorong supaya pihak eksekutif untuk segera menyiapkan Ranperda pemekaran kelurahan, dan nantinya akan jadi prioritas pembahasan di 2027 nanti,” jelas Barakati usai memimpin rapat Bapemperda bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah, terkait rencana Prolegda tahun 2027, Selasa (17/11) di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bitung.
Dalam rapat tersebut, Camat Girian, Rukman Rasyid, S. Sos mengatakan, untuk pemekaran kelurahan Girian Indah memang sudah sangat mendesak, karena selain luas wilayah, juga saat ini sudah memiliki 11 ribu lebih jumlah penduduk. “Saya mengusulkan kalau bisa kantor Kecamatan Girian pindah di kantor Kelurahan Girian Weru 2.dan kantor Kelurahan Girian Weru 2 pindah di eks puskesmas yang sudah kosong. Dan kantor Camat Girian sekarang, dijadikan kantor Kelurahan Girian Indah hasil pemekaran. Ini juga dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rasyid.
Sementara itu, Camat Matuari, Fonda Orah mengatakan, untuk Kelurahan Manembo-nembo Atas saat ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 14 ribu jiwa dengan 6 lingkungan dan 36 RT. “Pemekaran kelurahan Manembo-nembo Atas memang sepertinya sudah perlu dilakukan karena sangat luas wilayahnya, juga jumlah penduduk terbanyak di kota Bitung,” kata Orah.
Kabag Pemerintahan Pemkot Bitung, Rio Karamoy, SSTP yang diminta pendapatnya mengatakan, untuk pemekaran kelurahan perlu adanya kajian yang matang, karena akan ada konsekuensi anggaran serta personil PNS dan penambahan struktur.
“Sebaiknya ini dilakukan dengan kajian yang komprehensif dan meminta masukan dari BKPSDM, karena menyangkut jabatan struktural dan penempatan PNS di wilayah kelurahan baru. Apalagi saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi,” tandas Karamoy. (*)







