Sitaro-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mengadakan pertemuan koordinasi lintas instansi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Komando Resor Militer (Korem) 131/Santiago, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Agenda tersebut difokuskan pada langkah-langkah penanganan pascabencana banjir bandang yang melanda Pulau Siau. Rapat berlangsung di Media Center Kantor Bupati Sitaro, Kamis (8/1/2026).
Dalam pertemuan itu, Deputi Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, memaparkan sejumlah poin strategis yang perlu segera menjadi perhatian pemerintah daerah pascakejadian bencana.
Ia menegaskan, selama masa tanggap darurat yang ditetapkan selama dua pekan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terdampak, khususnya para pengungsi, terpenuhi secara maksimal.
- Pemkot-Dekot Sepakati KUA/PPAS Manado 2027, Walikota Andrei Angouw: Untuk Kemajuan Kota dan Kesejahteraan Masyarakat
- Menjalin Silaturahmi dan Tradisi, Warga Laksanakan Ziarah Religi ke Makam Leluhur di Desa Dayeuhluhur
- Pengarahan di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Menteri Nusron Minta Jajaran Utamakan Kemudahan Layanan Bagi Masyarakat
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pendataan dan penanganan khusus bagi kelompok masyarakat yang masuk kategori rentan agar tidak disatukan dengan pengungsi lainnya.
“Kelompok rentan yang dimaksud antara lain warga lanjut usia, anak-anak, ibu hamil maupun menyusui, serta penyandang disabilitas,” pungkasnya. (* Ighel)
