oleh

ASSPUK Gelar FGD Dengan Insan Jurnalis Dan Pelaku UMKM diMorut

Morut-Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah insan Jurnalis dan Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Morowali Utara (Morut), di aula kantor Bappelitbangda Morut, Selasa ( 10/10/2023) pagi.

Kegiatan tersebut, dipandu langsung oleh Project Manager ( PM) ASPPUK, Yohana.

Adapun tema yang di usung dalam FGD kali ini, ‘Merespon Isu Perubahan Iklim, Keberkelanjutan Ekonomi dan Hak Asasi Manusia.’

Pada kesempatan tersebut, Yohana yang juga bertindak sebagai nara sumber, menyebut perubahan iklim merupakan salah satu hal yang nyata. Hal ini terlihat dari kenaikan suhu global yang sangat signifikansi.

Ia mengatakan, dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara maju saja yang memiliki industri besar, namun negara berkembang seperti Indonesia juga merasakan dampak dari perubahan iklim yang terjadi, terlebih bagi Indonesia yang merupakan negara maritim, dengan geografis kepulauan dan juga sebagai negara agraris.

“Perubahan iklim juga berisiko membawa dampak yang lebih jauh pada kehidupan kaum perempuan, seperti perdagangan manusia dan kekerasan seksual yang lebih tinggi selama musim kering, bencana alam, peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca yang ekstrem,” katanya.

Yohana menjelaskan, perubahan iklim juga bisa mempengaruhi akses perempuan ke air bersih, makanan, dan sumber daya energi. Kata dia, perempuan juga seringkali menjadi penanggung jawab pangan keluarga dan rentan menjadi korban KDRT ketika dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Sebagai organisasi katanya, ASPPUK memiliki concern pada pemberdayaan ekonomi perempuan yang berkelanjutan. ASPPUK memiliki 5 fokus isu diantaranya bisnis inklusif, kepemimpinan perempuan, perubahan iklim, energi terbarukan, dan pangan local adil lestari.

Saat ini ASPPUK berkolaborasi dengan OXFAM di Indonesia, didukung oleh FORD FOUNDATION, melaksanakan proyek Collaborative untuk mengkampanyekan pentingnya model bisnis alternatif yang inklusif dan berkelanjutan khususnya di areal perkebunan kelapa sawit, untuk merespon isu perubahan iklim yang berdampak pada perempuan dan generasi muda.

” ASPPUK menganggap penting untuk mengadopsi pendekatan komprehensif yang mempromosikan dan mempraktekkan pemberdayaan perempuan, dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pelibatan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, penguatan ekonomi perempuan, peningkatan akses pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kesadaran terkait isu Gender Base Violence dan perubahan iklim, serta penguatan inisiatif perempuan untuk mengatasi kerusakan lingkungan,” ungkapnya.

Dikesempatan tersebut, pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) membeberkan pula jika mereka sampai hari ini belum ada perhatian dari perusahaan dan pemerintah dalam segi permodalan. Menurutnya, mereka membangun UKM berdiri diatas kaki sendiri untuk membesarkan usahanya, baik diusaha meti dan usaha lainnya.

Ia pun menyebut, jika hadirnya aktivitas pertambangan berdampak pada sulitnya lagi mendapatkan meti di sungai.

Sementara itu, perwakilan Jurnalis yang hadir, Ilham Nusi, menyinggung kerusakan lingkungan di Kabupaten Morut diakibatkan oleh aktivitas pertambangan.

“Saat ini laut di Morut terlihat dibeberapa titik sudah mulai tercemar, yang diakibatkan aktivitas tambang yang diduga telah menyampingkan aspek lingkungan atau pertambangan yang tidak ramah lingkungan,” tandas Ilo sapaan akrab wartawan koran harian Radar Sulteng itu.

Parahnya, terdapat pula aktivitas pertambangan yang tak jauh dari pemukiman warga seperti di wilayah Kelurahan Bahontula. Mereka menambang di gunung, sementara warga bermukim di kaki gunung. Dan pernah mengakibatkan banjir bandang di wilayah Kota Kolonodale. (*/NAL)