Tomohon,-Masyarakat Tomohon muak melihat aksi legislatif yang terlalu mengedepankan kepentingan partai, sementara kepentingan rakyat diabaikan.
Hal ini dikatakan tokoh masyarakat Tomohon yang juga staf khusus Walikota bidang Pemerintahan Umum Andrikus Wuwung, Selasa (07/08/2024).
“Jika kita perhatikan mulai dari penolakan LPJ APBD tahun anggaran 2022. Selanjutnya penolakan terhadap APBD Perubahan Tahun 2023, dan berakhir dengan penolakan APBD tahun anggaran 2023. Sepertinya pemerintahan ini lumpuh dan tak mampu bersinergi,” ujar mantan birokrat senior Pemkot Tomohon ini.
Dia mengatakan, pihaknya paham ini adalah tahun politik sehingga yang diutamakan kepentingan politik. Tapi tidak perlu terlena dalam pertarungan politik dan lupa pada kepentingan rakyat. Karena yang justru dinilai rakyat tidak becus dan menghambat pembangunan adalah partai penguasa DPRD, yakni Partai Golkar.
- Diawali Jalan Sehat, Walikota Bitung Buka Rangkain Kegiatan HUT RI Ke 81
- Terima Kunker Tim Perwakilan Ombudsman RI Sulteng, Zaldi Amir Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Akuntabel Bebas Mal Administrasi
- Desa Ciparungsari Gelar FGD Penetapan Status Indeks Desa Tahun 2026 untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan
“Ya, mereka pemegang palu dan menjadi dirigen dengan 10 kursi dewan. Kedepan penguasa Dewan Kota Tomohon adalah PDIP, pernah tidak mereka pikirkan hal yang sama bisa terjadi,” sindir Wuwung. (*Bert)
