Bitung-Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bitung, Devi Honce Barakati, ST, MPd mengaku sangat prihatin dengan keberadaan para tutor atau pengajajar yang ada di Pusat Pendidikan Belajar Masyarakat (PKBM) yang hanya menerima upah seadanya dan tidak ada perhatian dari pemerintah.
Hal itu dikatakan Barakati saat meninjau langsung PKBM Anugrah yang ada di Girian Permai dan PKBM ISESW yang ada di Kelurahan Girian Weru 2. Di PKBM Anugrah menurut ketua Yayasan, Dra Wike B Lumaja, MAP, ada 14 orang tutor. Mengenai upah menurutnya sangat minim. Ada dana dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari pemerintah pusat, yakni 1,5 juta pe r orang yang diterima setiap 6 bulan. Hal ini diakui oleh Linda, salah satu tutor.
“Peserta didik kami ada sekitar 170 orang. 62 diantaranya di Lapas Tewaan. Biasanya saya gunakan sistim subsidi silang, dimana yang masuk Dapodik itu yang berusia 7-22 tahun. Jadi BOPnya itu kami bagi. Pendidikan kami disini gratis. Kecuali yang kursus,” jelas Lumaja sembari menambahkan, kegiatan belajar mengajar dilakukan 3 kali dalam seminggu.
Linda salah satu Tutor berharap ada perhatian pemerintah karena insentif yang mereka terima terakhir pada 2022 lalu.
Sementara itu di PKBM ISESW menurut benhara Yayasan, Dra Samsia Mansur mengatakan, untuk para tutor di PKBMnya menerima upah 35 ribu setiap pertemuan. “Setiap Minggu kami ada 3 kali pertemuan. Gaji tutor ini murni dari yayasan karena tidak ada insentif dari pemerintah,” ujarnya.
Mendengar keluhan tersebut, Barakati berjanji akan meminta pemerintah kota untuk memperhatikan para tutor PKBM di seluruh kota Bitung, karena keberadaan mereka lebih kepada pengabdian. “Saya berharap walikota, wakil walikota dan sekretaris kota dapat memperhatikan ini dan bisa dimasukan dalam APBD 2027 mendatang, karena tutor ini membantu pemerintah dalam hal pendidikan,” tandasnya. (*)
