Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wpem_usermeta WHERE user_id IN (5) ORDER BY umeta_id ASC

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID IN (5)

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '5' LIMIT 1

Ajudan Wakil Bupati PYR Ditarik Ke Kesatuan,Kadis Kominfo Minsel : Kewenangan Kepolisian

oleh -220 Dilihat
oleh

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id, tr.object_id FROM wpem_terms AS t INNER JOIN wpem_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wpem_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'newstopic') AND tr.object_id IN (203670, 203661, 203654) ORDER BY t.name ASC

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wpem_usermeta WHERE user_id IN (1,31,8) ORDER BY umeta_id ASC

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID IN (1,31,8)

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '31' LIMIT 1

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '8' LIMIT 1

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '5' LIMIT 1

Minsel-Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Republik Indonesia dan berdasarkan Peraturan Kapolri No 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri No 4 Tahun 2017 ttg Penugasan Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Republik Indonesia, hanya Pejabat Negara yang mendapatkan ajudan atau personil keamanan atau pengawalan, yang berasal dari anggota Polri.

Peraturan di atas jelas menyatakan bahwa pengawalan atau ajudan dari anggota Polri bukan wewenang pemerintah dalam hal ini pemkab Minsel.

Hal tersebut juga menjelaskan bahwa penarikan ajudan yang melekat pada jabatan Wakil Bupati merupakan wewenang Kepolisian dalam hal ini Polres Minsel (Kapolres read).

Menanggapi postingan di media sosial terkait dengan penarikan ajudan Wakil Bupati Minsel yang berasal dari anggota Polri, beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Kepala Dinas Kominfo Tusrianto Rumengan menyampaikan bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari institusi Polri.

BACA JUGA

Ditempat terpisah Kapolres Minahasa Selatan AKBP Feri R. Sitorus, SIK, MH, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa adanya penarikan Ajudan anggota kepolisian yang selama ini mendampingi Wakil Bupati Petra Yanny Rembang.

“Saat ini penempatan ajudan sudah sangat selektif, terkait penarikan ajudan kepada Wakil Bupati Minsel itu sudah sesuai aturan, Sprin yang dikeluarkan Kapolda Sulut untuk ditindaklanjuti, memang dalam hanya Gubernur, Walikota dan bupati yang bisa mendapatkan ADC atau ajudan dari pihak kepolisian”. Ucap Sitorus.

Namun demikian terkait penarikan ajudan Wakil Bupati Minahasa Selatan yang dimaksud, “Pemkab Minahasa Selatan telah menyurat kepada Polres Minahasa Selatan perihal permohonan ajudan untuk Wakil Bupati.” Tutup Kadis Kominfo. (Onal-M)

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '5' LIMIT 1