Minut-Persoalan layanan BPJS Kesehatan, pemerataan pembangunan, hingga bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Asmas) MPR RI yang digelar Senator DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Adriana Dondokambey, di Gorah Park, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Senin (29/6/2026).
Ratusan peserta yang berasal dari unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di tengah masyarakat. Dialog berlangsung terbuka, hangat, dan penuh keakraban.
Salah satu aspirasi datang dari Hukum Tua Desa Maumbi, Jan Enoch, yang menyoroti pelayanan BPJS Kesehatan. Menurutnya, masyarakat berharap kartu BPJS dapat memberikan kemudahan akses layanan kesehatan di seluruh Indonesia, layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Apakah BPJS tidak bisa disamakan dengan KTP yang berlaku di seluruh Indonesia? Kami di Minahasa Utara ketika berada di Jakarta sering mengalami kendala. Selain itu, program BPJS sudah baik, tetapi pelayanan di rumah sakit masih perlu ditingkatkan. Harapan kami, peserta BPJS mendapat pelayanan yang lebih baik,” ujar Enoch.
- DPRD Sulut Bersama Banmus DPRD DKI Jakarta Perkuat Koordinasi Dalam Pelaksanaan Fungsi AKD
- Pastikan Kelancaran Dan Kenyamanan, Sekwan Niklas Silangen Menjemput Kedatangan Rombongan DPRD Provinsi DKI Jakarta Di Bandara Samratulangi
- DPRD Bitung Perpanjang Masa Kerja Pansus Ranperda Penyertaan Modal Di Perumda Air
Tak hanya persoalan kesehatan, masyarakat juga meminta agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata tanpa dipengaruhi faktor kedekatan dengan pihak tertentu.
Selain itu, warga turut mengeluhkan tidak lagi menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) akibat perubahan klasifikasi desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Senator Adriana Dondokambey menjelaskan bahwa peserta BPJS Kesehatan tetap dapat memperoleh pelayanan di seluruh Indonesia apabila berada dalam kondisi gawat darurat.
“Untuk pelayanan BPJS, apabila pasien dalam kondisi darurat, kartunya dapat digunakan di mana saja di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Adriana.
Terkait keluhan mengenai PIP, ia berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dinilai layak namun belum menerima bantuan akibat persoalan klasifikasi desil.
“Bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1 tetapi belum memperoleh PIP, aspirasi ini akan saya perjuangkan hingga ke pemerintah pusat agar menjadi perhatian,” tegasnya.
Sementara mengenai pemerataan pembangunan, Adriana menegaskan bahwa setiap usulan akan dipetakan berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
“Kita akan melihat terlebih dahulu apakah usulan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah desa. Dengan begitu, aspirasi masyarakat bisa ditindaklanjuti melalui jalur yang tepat,” katanya.
Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Asmas) MPR RI tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sulawesi Utara Sugihanto Rahim dan Franky Tulungen, dengan Anne Dondokambey bertindak sebagai moderator.
Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang diharapkan dapat diperjuangkan hingga ke tingkat nasional. (T3)
