Wali Kota Tomohon Buka Konsultasi Publik KUA-PPAS 2026, Tegaskan Komitmen pada Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Tomohon-Pemerintah Kota Tomohon menggelar kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, bertempat di Anugerah Hall, Selasa (14/10/2025).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, S.H., dan turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tomohon Sendy G. A. Rumajar, S.E., M.I.Kom., serta jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan insan pers.

Dalam sambutannya, Wali Kota Caroll Senduk menegaskan bahwa pelaksanaan konsultasi publik ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Kota Tomohon untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan anggaran.

“Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat,” jelas Wali Kota.

Ia menjelaskan, penyusunan KUA dan PPAS menjadi fondasi strategis dalam proses penganggaran daerah, mencakup kondisi makro ekonomi dan fiskal daerah, proyeksi pendapatan dan belanja, arah kebijakan fiskal, serta prioritas pembangunan.

“Forum konsultasi publik ini, menurutnya, menjadi ruang terbuka untuk memastikan arah kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung prioritas pembangunan Kota Tomohon.”jelasnya.

Tema Pembangunan 2026: Transformasi dan Keberlanjutan
Wali Kota Caroll memaparkan bahwa tema pembangunan Kota Tomohon Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah:

“Memperkuat transformasi tata kelola, SDM berdaya saing, infrastruktur berwawasan lingkungan, dan ekonomi yang berkelanjutan.”

Sejalan dengan tema tersebut, Pemerintah Kota Tomohon menetapkan delapan prioritas pembangunan tahun 2026, yaitu:
Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai budaya, demokrasi, dan karakter kebangsaan.
Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan berkelanjutan.

Peningkatan kualitas infrastruktur dan ketahanan terhadap bencana serta perubahan iklim.

Peningkatan sektor pariwisata yang maju dan berkelanjutan.

Penguatan daya saing daerah, produk unggulan, dan investasi.

Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.

Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi, inovasi daerah, dan reformasi birokrasi.

Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Penurunan Dana Transfer, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Strategis,Wali Kota juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Kota Tomohon.

Ia mengungkapkan bahwa alokasi dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun 2026 mengalami penurunan sebesar Rp171,2 miliar, dari Rp599,7 miliar menjadi Rp428,5 miliar.

“Situasi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif, inovatif, dan adaptif dalam mengelola keuangan serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemerintah Kota Tomohon akan melakukan penyesuaian kebijakan anggaran, antara lain:
Memfokuskan belanja pada program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Menerapkan prinsip money follows program, dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja.

Melakukan efisiensi terhadap belanja operasional dan kegiatan seremonial yang tidak mendesak.
Mengembangkan potensi PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah.

Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta, BUMD, dan lembaga non-pemerintah.
Wali Kota Ajak Seluruh Elemen Bersinergi
Menutup sambutannya, Wali Kota Caroll menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dan mengajak masyarakat untuk terus bersinergi membangun Tomohon ke arah yang lebih baik.

“Saya yakin, dengan kerja sama dan semangat kebersamaan, kita mampu menjawab berbagai tantangan dan mewujudkan Tomohon yang maju, berdaya saing, dan sejahtera,” pungkasnya.

Catatan Prestasi: WTP ke-12 Kali Berturut-Turut
Sebagai catatan penting, Kota Tomohon kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024-yang merupakan raihan ke-12 kali secara berturut-turut. (*Bert)

Loading