Manado-Wali Kota Kotamobagu dr Weny Gaib di wakili Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, mengikuti High Level Meeting TPID, TP2DD, TPAKD, dan KDEKS Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, 15 Pemerintah Kabupaten/Kota, dan BPD SulutGo, Senin (23/02/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Wale Tondano, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara ini dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE, bersama Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr J. Victor Mailangkay, SH,MH,serta Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto.
- Kapolresta Bandung Serahkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran di Arjasari
- Semarakkan HUT RI ke-81 dan Berkah Maulid 2026, YBM PLN UP3 Tolitoli Gandeng IDI dan Lanal Gelar Khitanan Sehat Ceria untuk 79 Anak di Galang
- Dukung Pariwisata Global, PLN Siagakan Personel dan Backup Kelistrikan Berlapis di Likupang Tourism Festival 2026
Kegiatan tersebut menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, pengendalian inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Wawali Rendy Mangkat menegaskan keterlibatan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mendukung stabilitas ekonomi, peningkatan PAD, serta percepatan transformasi digital di Sulawesi Utara.
“Kolaborasi menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi, termasuk fluktuasi harga kebutuhan pokok.Dan di harapkan melalui forum tersebut tercipta langkah konkret untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan daya beli masyarakat.“ucap Wawali.
Sebagaimana yang disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dimana dalam arahannya bahwa ekonomi Sulut tahun 2025 tumbuh 5,66 persen dengan inflasi terkendali 1,23 persen (yoy).
Gubernur juga memaparkan empat pilar transformasi ekonomi, yakni percepatan digitalisasi, peningkatan investasi dan realisasi APBD, perluasan akses keuangan inklusif, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Turut hadir Kepala OJK SulutGo Robert H.P. Sianipar, Wakil Direktur KDEKS Dr. Radlyah H. Jan, unsur Forkopimda Provinsi Sulut, para Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota se-Sulawesi Utara, Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Direktur Bank SulutGo, serta pimpinan instansi vertikal. (*AG)
