Sulut – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw mengikuti secara virtual peresmian peluncuran sistem Online Single Submission (OSS) di Kantor Gubernur Sulut, Senin (9/8/2021).
Peluncuran sistem OSS yang merupakan layanan daring penerbitan izin berusaha bagi pengusaha mikro hingga besar ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Jakarta.
“Hari ini kita luncurkan Online Single Submission berbasis risiko. Ini merupakan reformasi signifikan dalam perizinan, menggunakan layanan perizinan online terintegrasi dan terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko,” ujar Presiden Jokowi sebagaimana disaksikan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Presiden Jokowi mengatakan melalui sistem OSS tersebut perizinan berusaha akan disesuaikan dengan tingkat risiko. Hal tersebut akan membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik.
- Semarakkan HUT RI ke-81 dan Berkah Maulid 2026, YBM PLN UP3 Tolitoli Gandeng IDI dan Lanal Gelar Khitanan Sehat Ceria untuk 79 Anak di Galang
- Dukung Pariwisata Global, PLN Siagakan Personel dan Backup Kelistrikan Berlapis di Likupang Tourism Festival 2026
- Penutupan Latsar Yantek Batch 1, PLN UP3 Tahuna Dorong Petugas Semakin Tangguh dan Profesional
Presiden Jokowi memerintahkan kepada menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati dan wali kota agar disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS ini. Presiden menegaskan akan mengawasi langsung implementasi di lapangan.
“Apakah persyaratannya semakin mudah, apakah jumlah izin semakin berkurang, apakah prosesnya makin sederhana, apakah biaya makin efisien, apakah standar sama di seluruh Indonesia, dan apakah layanannya semakin cepat. Ini yang akan saya ikuti,” tegasnya.
Presiden Jokowi meyakini apabila OSS dapat dilaksanakan dengan baik maka investasi baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar akan meningkat.
“Saya rasa itu dan dan dengan mengucap bismillahirohmanirohim, pagi ini saya resmikan peluncuran Sistem Online Single Submission berbasis risiko,” jelasnya.
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Sementara itu 353 KBLI yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 akan diterapkan dalam sistem selambat-lambatnya akhir Agustus 2021.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Asisten III Gemmy Kawatu dan Kadis PMPTSP Sulut. (*/JM)
