oleh

Terkait Tudingan Mafia Tanah, Lurah Bahontula Bakal Laporkan Ke Pihak Berwajib

Morut -Santer dengan isu yang berkembang tentang dirinya, soal tudingan sebagai mafia tanah. Lurah Bahontula, Budi Tangko, angkat bicara sekaligus membantah tudingan tersebut, kepada sejumlah wartawan, dikantornya, Selasa (28/11/2023).

Budi Tangko mengatakan, isu yang menyeret dirinya berawal dari pembebasan lahan di area pertambangan PT Afit Lintas Jaya (ALJ), Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara (Morut).

Dirinya dituding telah menjual tanah seluas 100 Ha kepada perusahaan tambang PT. ALJ.

Ia menegaskan, pihaknya hanya sebatas mengurus lahan perkebunan masyarakat dengan luasan 29 Ha, yang mereka kuasai sejak tahun 1970, untuk diterbitkan legalitasnya.

Begitupun ketika pencairan, para pemilik lahan juga yang langsung bertemu dengan pihak perusahaan lewat Bank.

” Bagaimana saya mau terlibat, sementara dalam proses transaksi dilakukan lewat Bank, ” tegasnya.

Kata dia, lahan perkebunan masyarakat yang dibebaskan perusahaan pun masuk dalam kawasan Area Penggunaan Lain (APL).

“Jadi jika dikatakan masuk dalam kawasan hutan lindung, sama sekali itu tidak benar, “katanya.

Terkait soal Melkias, pihaknya tidak pernah menerima surat pernyataan yang dibuatnya.

“Banyak bukti-bukti yang saya pegang. Yang saya tekankan, adalah hak saya dan bukan haknya Melkias, ” ungkap nya.

Ia menceritakan, sebelum pembebasan lahan 29 Ha itu, sudah terjadi pembebasan lahan yang masih di area APL mulai tahap 1-4, yang dimotori langsung oleh Joni Mursalim atau akrab disapa Om Ampu Luli.

Om Ampu Luli ini, diberikan kuasa penuh para pemilik lahan, terkait pembebasan lahan dari tahap 1-4. Sementara itu, pihak perusahaan memberikan harga senilai Rp. 50 ribu/meter, namun saat pencairan, Om Ampu Luli memotong Rp.20 ribu/meter, dan harga Rp.30 ribu/meter, yang diberikan kepada pemilik lahan.

“Bahkan hal itupun masih juga disunat sebanyak 20 persen/ pemilik lahan, “ujarnya.

Proses pencairan dari tahap 1-4 langsung masuk kerekening,Om Ampu Luli,kemudian baru diserahkan kepada para pemilik lahan.

Sekaitan dengan perkebunan masyarakat seluas 29 Ha itu, harga nilai pembebasan lahan yang ditetapkan pihak perusahaan hanya Rp.25 ribu/meter, karena letak lokasinya yang tidak berada dipusat aktifitas pertambangan.

“Saya tegaskan saya hanya sebatas membuat legalitas, sesuai permohonan para pemilik lahan,” tukasnya.

Berkaitan dengan tudingan yang dialamatkan kepadanya, Budi Tangko, menegaskan, akan melaporkannya kepada pihak yang berwajib, terkait dugaan pencemaran nama baik. (*/NAL)