Minsel– “Konflik” internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan terkait hasil rapat paripurna pada Senin (16/09/2024) lalu, yang dinilai sejumlah fraksi menyalahi aturan makin ramai dibicarakan di publik.
Diduga Hasil rapat paripurna tersebut yang membuat rancuh antara lain, bahwa tidak korumnya jumlah anggota yang hadir termasuk pimpinan sementara dan tidak adanya informasi yang bersifat kelembagaan yang disampaikan ke salah satu fraksi yaitu Partai Nasdem terkait redaksi SK DPP yang tidak ditujukan ke Pimpinan sementara DPRD Minsel, Agenda rapat paripurna usul pimpinan definitif periode 2024-2029 tidak melalui Bamus dan terkesan tiba saat tiba akal.
Dalam peristiwa tersebut, Sekretaris Dewan Lucky Tampi punya andil besar dalam hal administrasi kesekertariatan termasuk menyurat kembali ke DPP Partai Nasdem yang dia anggap salah sasaran, mengkordinasikan kembali terkait perubahan agenda. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan kendati surat yang tertanggal 24 Agustus 2024 dengan Nomor : 25.2- -SK/AKD/DPP-NasDem/XIII/2025 sudah diterima sejak tanggal 12 September 2024.
Deketahui sesuai agenda yang sudah di tetapkan bahwa pada tanggal 23-27 September 2024 semua anggota DPRD Minsel mengikuti orientasi di Manado, tetapi secara tiba-tiba pada tanggal 26 September 2024 dilakukan paripurna sementara sebagian besar anggota dewan sementara mengikuti orientasi.
Ketua Fraksi partai Demokrat Royke Sondak yang menyebut dirinya “profokator keadilan” mengatakan bahwa Sekretaris Dewan Lucky Tampi harus jalankan tupoksinya jangan terlibat dalam perpolitikan sehingga menimbulkan kecurigaan adanya konspirasi dengan salah satu pimpinan dewan.
Lucky Tampi beberapa hari yang lalu kepada awak media menyampaikan bahwa terkait surat yang dikirimkam ke sekretariat dewan ,kami berupaya berkordinasi dengan pimpinan partai Nasdem melalui telepon seluler tapi tidak ada respon.
“Saya sudah berupaya memfasilitasi melalui telepon seluler tapi tidak ada respon dari pimpinan Partai Nasdem.” Ujar Tampi. (onal_m)
