Morut-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), sebagai bentuk tindak lanjut dari tuntutan masyarakat nelayan di Desa Tokonanaka Kecamatan Bungku Utara, yang meminta kompensasi dari sejumlah Perusahaan pemilik Jeti yang beroperasi di sekitar Teluk Tomori, di Ruang Komisi I DPRD Morut, Kamis (10/04/2025) siang.
Dalam pertemuan yang di gelar 26 Maret 2025 sebelumnnya, pihak DPRD Morut mengundang 13 Perusahaan pemilik Jeti. Namun hanya 8 Perusahaan yang hadir dalam pertemuan kali ini.
Masyarakat nelayan dari Pulau Tokonanaka kembali menyuarakan tuntutannya, agar pihak Perusahaan memberikan kompensasi sebesar Rp1 juta /bulan untuk setiap Kepala Keluarga (KK) yang terdampak dari aktivitas Perusahaan yang beroperasi di wilayah perairan mereka.
Suasana rapat sempat memanas dan nyaris terjadi adu jotos, saat adu argumentasi antara tokoh masyarakat Tokonanaka dengan Kepala Desa (Kades) Tanauge, namun situasi kembali berhasil di kendalikan dengan baik.
Ketua DPRD Morut, Hj Warda Dg Mamala SE, yang memimpin RDP, menegaskan, pihaknya hanya bertindak sebagai mediator, dan berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kami dari DPRD memfasilitasi dialog antara masyarakat nelayan dan pihak Perusahaan. Dari 13 Perusahaan pemilik Jeti, baru 8 yang hadir. Alhamdulillah, ada progres dari pertemuan ini, dan akan ditindaklanjuti kembali pada rapat berikutnya 17 April 2025, ” tegas Ketua DPD II Partai Golkar Morut itu.
Dalam RDP tersebut, DPRD Morut menetapkan batas waktu hingga 17 April 2025 kepada pihak Perusahaan, untuk memberikan jawaban atas tuntutan masyarakat, sembari melakukan koordinasi internal dengan manajemen masing-masing. Pada pertemuan lanjutan nantinya, semua Perusahaan diwajibkan untuk hadir.
“Harapan kami, dalam pertemuan lanjutan nantinya, dapat menghasilkan kesepakatan yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat, serta tetap menjaga keberlanjutan investasi Perusahaan di wilayah tersebut, ” Harap Warda, sapaan akrabnya.
Hadir dalam RDP tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemda Morut, Kristen H Masu SSTP MSi, Wakil Ketua II DPRD Morut, H Ambo Mai dan sejumlah Anggota DPRD, seperti Holiliana Tumimomor, Arief Ibrahim, Arman Purnama Marunduh, Usman Ukkas, Ahlidin Hadade, Camat Bungku Utara, Sekcam Petasia, Kapolsek Petasia, Perwakilan Syahbandar Kolonodale, pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Pemerintah Desa Tokonanaka dan Tanauge, Tokoh Pemerhati Lingkungan, serta ratusan masyarakat nelayan terdampak. (*/ NAL)
