Sulut-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencatat kinerja keuangan daerah yang solid sepanjang Tahun Anggaran 2025. Pengelolaan fiskal dinilai semakin efektif dan efisien, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur , realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp1,39 triliun atau 91,87 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah.
Realisasi belanja daerah tercatat Rp3,32 triliun atau 91,36 persen. Belanja modal mencapai 94,06 persen, menunjukkan fokus pemerintah daerah pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Pemprov Sulut juga menerapkan kebijakan efisiensi belanja sesuai , melalui pengendalian belanja operasional serta penajaman program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
- Semarakkan HUT RI ke-81 dan Berkah Maulid 2026, YBM PLN UP3 Tolitoli Gandeng IDI dan Lanal Gelar Khitanan Sehat Ceria untuk 79 Anak di Galang
- Dukung Pariwisata Global, PLN Siagakan Personel dan Backup Kelistrikan Berlapis di Likupang Tourism Festival 2026
- Penutupan Latsar Yantek Batch 1, PLN UP3 Tahuna Dorong Petugas Semakin Tangguh dan Profesional
Dari sisi neraca, total aset daerah meningkat menjadi Rp11,87 triliun dari sebelumnya Rp10,78 triliun. Aset didominasi oleh aset tetap senilai Rp8,35 triliun, berupa infrastruktur dan sarana pelayanan publik. Sementara itu, kewajiban daerah turun menjadi Rp847 miliar dan ekuitas meningkat menjadi Rp11,02 triliun.
Kinerja keuangan tersebut sejalan dengan capaian indikator makro ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2025 tercatat 5,66 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,11 persen.
Inflasi berada pada level 1,23 persen, lebih rendah dari nasional 2,92 persen. Tingkat kemiskinan juga tercatat 6,62 persen, lebih rendah dari angka nasional 8,25 persen dan menjadi yang terendah di wilayah Sulawesi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan akan terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, dan peningkatan kualitas pengelolaan aset guna menjaga keberlanjutan pembangunan. (*JM
