Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wpem_usermeta WHERE user_id IN (20) ORDER BY umeta_id ASC

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID IN (20)

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '20' LIMIT 1

Joune Ganda Nilai Pemantauan DPD RI Penting Untuk Perbaikan Tata Kelola Desa

oleh -0 Dilihat
oleh

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id, tr.object_id FROM wpem_terms AS t INNER JOIN wpem_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wpem_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'newstopic') AND tr.object_id IN (203670, 203661, 203654) ORDER BY t.name ASC

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wpem_usermeta WHERE user_id IN (1,31,8) ORDER BY umeta_id ASC

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID IN (1,31,8)

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '31' LIMIT 1

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '8' LIMIT 1

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '20' LIMIT 1

Jakarta-Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Joune Ganda, menghadiri kegiatan Diseminasi Keputusan DPD RI Nomor 33 Tahun 2024–2025 di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2026).

Dalam forum tersebut, Joune Ganda menilai pemantauan yang dilakukan DPD RI merupakan langkah positif dan relevan untuk memotret kondisi tata kelola pemerintahan desa di berbagai daerah secara aktual dan komprehensif.

Menurut Joune, persoalan desa tidak dapat dilihat semata sebagai masalah administratif. Ia menegaskan, tantangan desa bersifat struktural dan berkaitan langsung dengan desain kebijakan nasional, regulasi, serta relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Diseminasi ini harus menjadi ruang yang mendorong tindak lanjut kebijakan yang konkret dan terukur, bukan sekadar penyampaian hasil evaluasi,” tegas Joune.

Ia juga menekankan pentingnya menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan lokal yang memiliki kewenangan, ruang inisiatif, serta kapasitas dalam mengelola pembangunan. Prinsip rekognisi dan subsidiaritas, kata Joune, harus diwujudkan secara nyata dalam kebijakan maupun praktik pemerintahan desa.

Selain itu, Joune menyoroti kebijakan dana desa, khususnya pengalokasian sebagian anggaran untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, meskipun bertujuan baik, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran dan persaingan dengan unit usaha desa yang telah berjalan di sejumlah daerah.

Kegiatan diseminasi tersebut dihadiri oleh perwakilan perangkat desa, organisasi masyarakat sipil, serta sejumlah bupati dan anggota DPRD kabupaten/kota. (T3/*)

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '20' LIMIT 1