Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wpem_usermeta WHERE user_id IN (39) ORDER BY umeta_id ASC

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID IN (39)

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '39' LIMIT 1

Ghalieb Kembalikan Dana Pokir, Prioritaskan Program OPD Yang Mendesak

oleh -0 Dilihat
oleh
  • Ghalieb Lahidjun
    Sekretaris Komisi IV, Ghalieb Lahidjun saat diwawancara(05/08/25) (Foto : wartawan redaksi sulut.com)

    Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_terms' doesn't exist]
    SELECT DISTINCT t.term_id, tr.object_id FROM wpem_terms AS t INNER JOIN wpem_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wpem_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'newstopic') AND tr.object_id IN (203670, 203661, 203654) ORDER BY t.name ASC

    Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_usermeta' doesn't exist]
    SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wpem_usermeta WHERE user_id IN (1,31,8) ORDER BY umeta_id ASC

    Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
    SELECT * FROM wpem_users WHERE ID IN (1,31,8)

    Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
    SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

    Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
    SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '31' LIMIT 1

    Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
    SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '8' LIMIT 1

    Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
    SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '39' LIMIT 1

    Gorontalo-Ghalieb Lahidjun, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, mengkritik keras penggunaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang kembali menjadi persoalan dalam pembahasan APBD Perubahan 2025, Selasa (05/08/2025).

    Ghalieb menegaskan bahwa meski dana pokir merupakan hak anggota legislatif sebagai representasi aspirasi masyarakat, penggunaannya tidak boleh dijadikan alat negosiasi politik yang justru merugikan sinergi antara DPRD dan pemerintah provinsi.

    “Pokir adalah hak yang sah, namun jika dijadikan alat politik untuk menahan pembahasan anggaran, hal tersebut sangat merugikan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik,” kata Ghalieb dalam wawancara pada Selasa (05/08/2025).

    Ia mengingatkan insiden penundaan rapat paripurna akibat sengketa pokir sebagai contoh nyata praktik yang tidak seharusnya terjadi, terlebih di tengah keterbatasan anggaran yang harus dioptimalkan bagi program-program pemerintah.

    BACA JUGA

    Sebagai anggota Komisi IV, Ghalieb merasakan langsung bagaimana OPD kesulitan merealisasikan program karena tekanan anggaran yang tersedot untuk pokir. Karena itu, ia mengambil langkah tegas dengan mengembalikan dana pokir sebesar Rp200 juta yang dialokasikan untuk dirinya dalam APBD Perubahan.

    “Saya memilih mengembalikan dana tersebut kepada pemerintah provinsi agar bisa digunakan untuk mendukung program-program OPD, khususnya yang menjadi mitra Komisi IV,” jelasnya.

    Menurut Ghalieb, keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas hubungan antara legislatif dan eksekutif sekaligus memastikan anggaran dapat difokuskan untuk pelayanan masyarakat.

    “Jika semua anggota DPRD mengklaim anggaran pokir secara berlebihan, itu tidak sehat dan justru menghambat pembangunan. Uang yang saya kembalikan akan Kembali ke Masyarakat juga,” tegasnya. (**MR)

    Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
    SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '39' LIMIT 1