Wakil Bupati Gorontalo Hendra S. Hemeto, bersama warga
Limboto – Wakil Bupati Gorontalo Hendra S. Hemeto, mengatakan pemberian sertifikat itu merupakan upaya Pemerintah dalam melegalkan hak kepemilikan tanah kepada masyarakat, hal ini juga dapat memperkecil terjadinya konflik kepemilikan tanah dilingkungan masyarakat.
Hal itu di katakan Wakil Bupati Gorontalo Hendra S. Hemeto, dalam agenda diintegrasikan dengan penyerahan bantuan kios akses pangan masyarakat TA. 2022 di Aula Kantor Desa Upomela, Rabu, (08/06/22).
Dikatakan Wabup,dengan memegang sertifikat tanah, warga yang ingin memiliki modal usaha kini dapat difasilitasi perbankan. Program ini pun diharapkan akan mendorong peningkatan ekonomi daerah.
“Terbitnya sertifikat tanah dapat menjadi modal diperbankan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh masyarakat,” ujarnya.
- Layanan PERINTIS 10 Hari Beri Kepastian Waktu dan Kemudahan dalam Proses Balik Nama Sertipikat
- Uji Coba di 17 Kantah, Dirjen PHPT Ajak Masyarakat Ikut Menyempurnakan Layanan Peralihan Hak 10 Hari
- Kementerian ATR/BPN Selaraskan Empat Simpul untuk Wujudkan Peralihan Hak Terintegrasi dengan Target Penyelesaian 10 Hari
Diutarakan Wabup, terkadang masyarakat punya lahan, tapi tidak memiliki sertifikat. Untuk memberikan legalitas kepemilikan, pemerintah terus mendorong masyarakat agar tanah itu punya sertifikat secara gratis.
Dalam kesempatan itu Hendra menyampaikan apresiasi kepada Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo yang telah memfasilitasi pengadaan sertifikat tanah kepada masyarakat Desa Upomela.
“Sertifikat ini merupakan program pusat. Saya menghimbau sertifikat ini dimanfaatkan sebaik mungkin,” kata Hendra.
Diketahui,Sebanyak 500 warga masyarakat Desa Upomela Kecamatan Bongomeme kini mengantongi sertifikat tanah yang difasilitasi oleh Badan Pertanahan dari program Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). (*/Siti)
