Sulut – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah melaksanakan manajemen krisis.
Permintaan ini disampaikan Presiden Jokowi di hadapan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan para gubernur se Indonesia, saat rapat percepatan penyerapan APBD tahun 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7/2020).
Menurut Presiden, manajemen krisis adalah sebuah keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, menilai, memahami, dan mengatasi situasi yang serius, terutama dari saat pertama kali terjadi sampai ke titik pemulihan kembali di daerah masing-masing.
Presiden juga menekankan agar ada tindakan-tindakan yang ‘tidak biasa’ yang bisa dilakukan kepala daerah, terutama gubernur di masing-masing wilayah, atau dengan cara yang ‘extraordinary’.
- Gorontalo Tuntas Terang, PLN Nyalakan Listrik Perdana di Pulau Dudepo, Rasio Desa Berlistrik Provinsi Gorontalo Capai 100 Persen
- Sambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Wawali Richard Sualang Bagikan Bendera Merah Putih kepada Masyarakat
- Caroll Senduk Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, Pemkot Tomohon Fokus Delapan Prioritas Pembangunan
“Dari channel ordinary pindah channel ke extraordinary. Dari channel yang cara kerja bertele-tele, rumit ke cara-cara kerja yang cepat dan sederhana. Semuanya harus diubah seperti itu,” kata Jokowi.
“Ini situasinya betul-betul situasi yang luar biasa sulitnya. Mengendalikan dua hal yang ini, ekonomi dan kesehatan ini, betul-betul harus terjaga dengan baik. Enggak bisa lagi kita kerja dengan SOP normal, enggak bisa. Kita harus kerja dengan SOP yang shortcut, ada terobosannya. Jadi, anak buah ajak untuk masuk ke sana, biar cepat kerja kita,” sambung Jokowi.
Di rapat itu juga, Jokowi dalam arahannya menyebutkan, pemerintah pusat memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal di daerah.
Presiden menginformasikan, bahwa kuartal I ini pertumbuhan ekonomi 2,97, dan diprediksi kuartal II akan turun -4,03.
Maka Jokowi minta para kepala daerah untuk mempercepat belanja modal anggaran dan mengefektifkan anggaran itu untuk dibelanjakan. Sehingga, diharapkan dari belanja pemerintah ini pertumbuhan yang minus ini bisa dikurangi. (*/JM)
