oleh

Diduga Ada kongkalikong, Marthen Sulla Pertanyakan Kinerja Kejaksaan Minsel Atas Kasus Kosmetik “JA”

Minsel-Putusan Pengadilan yang pada akhirnya membebaskan oknum penyalah gunaan ijin edar kosmetik dipertanyakan Marthen Sulla Kaban LI -Bapan Sulut.

Kendati Puluhan kosmetik sebagai barang bukti tindak pidana pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar di Desa Tumpaan Satu, Kec. Tumpaan, Kab. Minahasa Selatan, disita oleh pihak Polres Minsel pada waktu yang lalu, tidak membuat oknum pengedar tersebut menjalani hukuman sesuai UU yang berlaku.

Saat ini diketahui bahwa kasus yang menyeret wanita cantik berinisial JA alias Jihan telah diputus bebas oleh pengadilan dengan nomor putusan 64/Pid.Sus/2023/ PN Amr tanggal 19 Desember 2023.

Dalam putusan tersebut tersangka dijatuhkan hukuman penjara selama 2 bulan penjara dan denda Rp.3.000.000, Oknum tersebut menjalani masa tahanan hanya beberapa saat dan langsung dinyatakan sebagai tahanan rumah. Sehingga pada putusan pengadilan yang bersangkutan memang tidak dalam tahanan dan anehnya keputusan pengadilan dipotong masa tahanan penjara.

Sementara pihak Kejaksaan dalam hal ini Kasi Intel saat di konfirmai menyatakan bahwa benar kasus tindak pidana pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar di salah satu toko kosmetik sudah inkrah dan mempunyai putusan tetap dengan tuntutan Jaksa 3 bulan Penjara, dan dalam persidangan hakim memutuskan 2 bulan penjara dipotong masa tahanan dan saat ini sudah bebas.

“Tersangka sudah pernah ditahan di Polres dan sempat menjalankan tahanan kota dan saat ini sudah bebas” ujarnya.

Hal tersebut menjadi pertanyaan besar dari Kepala Badan Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (Kaban LI-Bapan) Marthen Sulla.

Menurut Sulla bahwa ini suatu putusan yang tidak masuk akal, karena sebelumnya pihak Polres Minsel telah merilis bahwa pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 196 atau pasal 197 UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang diubah dengan pasal 60 angka 10 UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman maksimal 10 atau 15 tahun pidana penjara dan denda Rp. 1.000.000.000 atau Rp. 1.500.000.000.

“Kami duga ada permainan antara terpidana dan Kejaksaan karena dilihat dari pasal yang disangkakan itu sangat bertolak belakang dengan tuntutan dari jaksa,” Ujar Sulla.

“Inikan sudah jelas pasalnya trus pasal apa yang disangkakan oleh jaksa ? Yang bersangkutan terlihat ada perlakuan istimewah dari kejaksaan sehingga permintaan untuk tahanan kota sangat mudah didapat,”tutup Sulla. (*/onal_M)