Morut,-Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik sebagai aspek indikator dalam indeks reformasi birokrasi serta isu strategis pengadaan barang/jasa dalam hal pemusatan dan pengelolaan basis data pada sistem pengadaan secara elektronik, dinilai merupakan satu sarana yang baik dan strategis guna menyamakan persepsi, serta pemahaman demi kemajuan barang/jasa dalam mewujudkan pencapaian program pembangunan daerah di satu kesatuan visi pembangunan di Morowali Utara (Morut), yakni terwujudnya masyarakat Morut yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera (SCS).
Pernyataan tersebut, di sampaikan Bupati Morut, dalam sambutan tertulisnya dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda), Ir Musda Guntur MM, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengadaan ‘ Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Berpredikat Baik Tahun Anggaran ( TA) 2024 ‘, di ruang pola kantor Bupati Morut, Kamis (15/08/2024) pagi.
Hadir dalam kegiatan itu, Deputi Bidang Koordinasi Dan Supervisi KPK RI, Kabiro PBJ Pemprov Sulteng, Pimpinan OPD dijajaran Pemda Morut, Para PA/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dilingkup Pemda Morut, Kepala UKPBJ Morut, Moh Ridho Hamzah, Perwakilan Kacabjari Kolonodale, Ketua Kadin Morut, Ince Arief Ibrahim, serta tamu undangan lainnya.
Ia mengatakan, memperhatikan tentang perkembangan teknologi informasi, khususnya aplikasi yang berbasis E – Government dalam bidang pengadaan barang / jasa Pemerintah yang terus mengalami perkembangan, seperti halnya aplikasi SPSE yang saat ini telah menggunakan versi 4.5, e – puchasing ( E – Katalog), Aplikasi Sirup 2.3, Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL) yang semuanya sudah terintegrasi, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pengadaan barang / jasa Pemerintah yang kredibel.
Kata dia, sejalan dengan perkembangan tersebut, maka pengelolaan data informasi yang optimal sebagai salah satu indikator kinerja, harus terus dipantau kemajuan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) yang menjadi salah satu bagian dari indeks tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut telah diputuskan oleh Kemenpan – RB, untuk menjadi salah satu variabel dalam menilai reformasi birokrasi.
“Harapan kami dengan digelarnya kegiatan ini, bisa terus memicu peningkatan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Morut yang SCS, ” tandasnya. (NAL)
