Buton-Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., menghadiri kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Kejaksaan Negeri dengan Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tenggara. beretmapt di Kota kendari Rabu (10/12/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum., anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara, para bupati dan wali kota se-Sultra, para kepala kejaksaan negeri kabupaten/kota, pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra, serta Direktur PT Jamkrindo, Aila Nur Fitri. Total undangan yang hadir mencapai sekitar 200 orang.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan apresiasi atas inisiasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam penyusunan kesepakatan mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial. Ia menegaskan pidana kerja sosial adalah alternatif pemidanaan yang relevan karena bersifat edukatif, konstruktif, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Gubernur juga menekankan bahwa pendekatan ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang lebih mengedepankan pemulihan dibandingkan pembalasan. Ia meminta perangkat daerah terkait segera menyusun SOP, mempersiapkan lokasi kerja sosial, membangun kolaborasi lintas sektor, dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan efektif.
- Joune Ganda Jadikan Disiplin Polisi Cilik sebagai Cermin Kinerja ASN pada Parade HUT RI ke-81
- Reses Irene Golda Pinontoan Perkuat Sinergi Pemerintah dan Masyarakat untuk Mendorong Pembangunan Kota Manado
- Reses Vionita Kuera di Kampung Kawahang, Perkuat Sinergi Masyarakat dan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kepulauan
Plt. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Dr. Undang Mugopal turut memberikan pemaparan mengenai pentingnya kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan pidana kerja sosial di daerah. ***








