oleh

Wabup Djira : Realisasi Pengelolaan Belanja Daerah Morut TA 2023 Capai 92,14 Persen

Morut-Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) dengan agenda tunggal penyampaian nota rancangan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Morut Tahun Anggaran (TA) 2023.

Sidang Paripurna tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD Morowali Utara, Hj Warda Dg Mamala SE, dihadiri langsung Wakil Bupati (Wabup) Morut, H Djira K SPd MPd, di ikuti sejumlah Pimpinan OPD di lingkup Pemda Morut serta para anggota DPRD Morut, di kantor DPRD Morut, Senin (01/04/2024).

Wabup Djira, dalam pengantarnya, mengatakan, visi besar Pemda Morut, yakni terwujudnya masyarakat Morut, yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera (SCS). Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi yakni meningkatkan akses tentang kondisi stabilitas keterjangkauan biaya dan untuk pelayanan kesehatan secara merata, meningkatkan sensitifitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah, meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan Wilayah dan meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka praktek seluruh pemerintahan yang baik.

Adapun hal-hal pokok kata Wabup Djira, pendapatan daerah Kabupaten Morut TA 2023 ditetapkan sebesar Rp 1.268.912.217.458 dan terealisasi sebesar Rp 1.208.791.970.760,42 atau mencapai 92,26 persen.

Lanjutnya, pengelolaan belanja Kabupaten Morut TA 2023 ditetapkan sebesar Rp 1.417.100.2250.830 terealisasi sebesar Rp 1.350.755.483.505.53 atau 92,14 persen.

“ Pada TA 2023 Pemda Morut, telah mengalokasikan APBD di sejumlah bidang strategis yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan sebesar Rp 251.575.250.474 atau sebesar 19,79 persen, bidang kesehatan sebesar Rp 268.162 654.150 atau sebesar 21,13 persen dan belanja inspratuktur seperti jalan jaringan dan irigasi sebesar Rp 130.859.224.112 atau sebesar 10,31 persen,” ungkapnya.

“Alokasi anggaran cukup besar tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemda Morut bersama DPRD, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar,” kata Wabup Djira.

Dengan uraian capaian di berbagai bidang yang diterima sepanjang tahun 2023, bukan berarti pembangunan di Kabupaten Morut tidak mengalami kendala dan permasalahan. Ada beberapa sektor pembangunan yang memerlukan pembenahan, perbaikan dan solusi terhadap indikator-indikator pembangunan yang belum tercapai secara maksimal.

“Diantaranya persoalan listrik yang terus menerus dikeluhkan masyarakat, Pemda Morut dan DPRD telah berusaha optimal untuk berkonsultasi, berkordinasi dan berkolaborasi dengan PLN sebagai penyedia layanan kelistrikan sebagaimana kita ketahui bersama saat ini tengah berlangsung proses pembebasan lahan dan pembangunan yang tengah berjalan, sehingga masalah listrik di daerah ini benar-benar segera teratasi dengan tuntas,” paparnya.

Untuk itu tambahnya, pandangan dan evaluasi dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat akan di jadikan sebagai bahan kajian untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang. (*/NAL)