oleh

Stenly Kowaas : Bulan Depan Sudah Mulai Tahapan Pilkada

Tomohon-Pengamat politik, Efvendy Sondakh menegaskan, Pengawas TPS (PTPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus dapat bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk kelancaran Pemilu 2024.

Hal ini dikatakannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bawaslu Kota Tomohon, lewat kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kota Tomohon, yang dilaksanakan di Grand Master Hotel, Rabu (21/02-2024).

“Komunikasi dan kerjasama dari PTPS dan KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dinilai sangat penting untuk meminimalisasi kesalahpahaman saat proses pungut hitung di TPS. Jika terdapat hal yang tak sesuai dengan aturan bisa langsung berkonsultasi antara keduanya,” jelas Sondakh.

Menurutnya, kedua penyelenggara pemilu ini harus memahami masing masing regulasi yang ada guna kelancaran pelaksanaan pencoblosan. Makanya PTPS harus bisa memaksimalkan kinerja karena direkrut melalui proses tahapan oleh Bawaslu terkait. Apa yang ditemui didalam pelaksanaan penghitungan di TPS harus di catat dan dilaporkan ke Bawaslu, agar menjadi catatan atau acuan dalam pelaksanaan pemilu ke depan.

Sementara itu, Salah satu narasumber, Irwan Maki dalam keterangannya mengatakan, rekomendasi kami ke pihak penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu bahwa PTPS dan KPPS harus digodok dengan maksimal agar bisa menjalankan tugas dengan baik dan cepat, agar pelaksanaan pemilihan lancar. Apalagi penggunaan aplikasi Sirekap untuk mempercepat penghitungan suara kini banyak yang bermasalah.

Di waktu yang sama, Ketua Bawaslu Kota Tomohon, Stenly Kowaas dalam kegiatan mengungkapkan soal pentingnya untuk menginventarisir dalam pemilu agar pelaksanaan penghitungan di Tomohon berjalan baik, walau diakui masih ada kendala atau kesalahan teknis.

“Hal tersebut tak bisa dianggap remeh, karena jika terjadi masalah seperti perolehan suara caleg yang hanya beda tipis suaranya, harus benar benar diperhatikan, karena jika dianggap sepele dan terjadi protes dari pihak terkait, bisa menyebabkan masalah besar nantinya. Kami saat ini juga tengah menatap persiapan pelaksanaan tahapan pilkada, namun untungnya prosesnya tetap sama dengan tahapan pilpres dan pileg. Info terpenting, bulan depan sudah mulai tahapan pilkada,” pungkasnya. (*/Bert)