Pjs Bupati Minsel M2O “Tantang” Tito Karnavian

MINSEL  – Pergantian pejabat di lingkup Pemkab Minsel oleh Pjs Bupati Mecky Onibala di nilai tidak sesuai aturan dan abaikan surat edaran menteri dengan melakukan mutasi jabatan di kalangan Plt Hukumtua,Plt Kadis PU, Dirut PD dan Camat Motoling. Selasa (13/10/2020).

Seperti tertuang pada peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 12 Februari 2018, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 821/970/SJ tentang Penggantian Pejabat oleh Pj/Plt/Pjs Kepala Daerah Yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak.

Dalam Surat Edaran(SE) tersebut Mendagri menegaskan, bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak, maka Pejabat yang ditetapkan sebagai Pj/Plt/Pjs tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan, menurut Surat Edaran tersebut, pengisian yang dilakukan oleh Pj/Plt/Pjs dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri hanya dapat diberikan terhadap izin mutasi pada kekosongan jabatan dengan selektif.

Khusus kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang disebabkan karena yang bersangkutan mengikuti Pilkada, kekosongan tersebut diisi dengan Penjabat Sekretaris Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjahat Sekretaris Daerah.

Kepala BKDD Minahasa Selatan Roy Tiwa kepada media mengatakan bahwa kami tidak pernah memproses permintaan rekomendasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Dan jika itu sudah di lakukan berati sudah melanggar Aturan Sebagaimana di Atur Dalam : Permendagri No. 1/ 2018 Khususnya Psl 9 : 1, SK Pjb. Bupati Minsel No. 131.71.2924 Tahun 2020, dan hal ini tidak di benarkan,”  ucap Tiwa. (QQ)

Related posts