oleh

Perjuangkan Status Tanah, LP-KPK Sangihe Dampingi Warga Eneratu

Ketua Komcab Sangihe LP-KPK Sangihe Johan Lukas 

Tahuna – Ketua Komcab Sangihe LP-KPK Kabupaten kepulauan Sangihe Johan Lukas  mengatakan, lembaganya mendampingi dan menjadi perwakilan masyarakat Kelurahan Tona II kecamatan Tahuna Timur sesuai surat permohonan Rapat Dengar Pendapat nomor 02/LP-KPK/Sangihe/III-2022 terkait persoalan Status Hutan Lindung di kelurahan Tona II kecamatan Tahuna Timur, pada Jumat (04/03) kemarin.

“Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/LP-KPK/Sangihe/Kuasa/II-2022 tanggal 07 Februari 2022 yang diberikan oleh Salmanezer Kansil warga Eneratu Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur kepada Lembaga kami, agar mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait permasalahan yang dialami oleh ratusan warga Eneratu dan sekitarnya yang mendiami dan atau memiliki lahan atau tanah di Kawasan Hutan Lindung,”Kata Johan. Sabtu (05/03/2022) kepada media ini.

Diungkapakanya lagi, warga masyarakat baru mengetahui lahan atau tanah yang mereka diami itu sebenarnya adalah Kawasan Hutan lindung oleh Menteri Kehutanan melalui beberapa Surat Keputusan, terakhir ditetapkan melalui Keputusan nomor : SK.734/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara .

“Hal ini baru diketahui warga saat Pemerintah melakukan sosialisasi terkait keputusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Tona II kecamatan Tahuna Timur, ” katanya.

Lanjut dikatakanya, sebagian warga yang mendiami hutan lindung itu,sudah mengantongi sertifikat sebagai hak pemilikan tanah dan lahan.

” Warga mengakui, bahwa tanah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut adalah tanah Ulayat yang diperoleh secara turun temurun dan hingga saat ini masih menjadi Hak Milik mereka yang ditetapkan dengan berbagai dokumen legalitas seperti Sertifikat Hak Milik, Buku Tanah, Bukti Pembayaran Pajak dan sebagian bahkan mengantongi Putusan Pengadilan yang dalam putusannya telah menetapkan Hak Milik terhadap tanah/kebun dari warga yang bersangkutan ” ujar Lukas sesuai yang tertulis pada suratnya untuk DPRD.

Johan dan lembaganya berharap dengan dibentuknya tim oleh Pemerintah daerah dan DPRD serius menangani persoalan status hutan lindung ini.

“Harapan kami dan warga adalah menolak penetapan kawasan itu sebagai hutan lindung karena hutan itu sudah menjadi daerah pemukiman dan perkebunan warga yang di kelolah puluhan tahun dan dari regulasi , ada peluang untuk merubah dari status hutan lindung menjadi bukan hutan lindung, PP no 145 dan PP 10 tahun 2010,yang mengatur perubahan status dari hutan linding jadi bukan hutan lindung dan hal ini adalah kewenangan dari Menteri yang akan ditetapkan menjadi Surat keputusan Menteri, “Jelas Johan.

Lanjut Johan, untuk perubahan status itu perlu adanya permohonan yakni permohonan reviu,perubahan status dari hutan lindung menjadi bukan hutan lindung dari Pemerintah Daerah.

“Kami datang di DPRD Kemarin mendesak Pemerintah dan DPRD bikin dong , permohonan ke Kementrian untuk perubahan status terkait hutan yang tak masuk kategori hutan lindung lagi,”Pungkas Johan. (Yoss)