Peran Polri Mengawal Pilkada Serentak di Era Pandemik

SULUT – Peran dan fungsi aparat kepolisian dipastikan meningkat. Sebab, Pilkada serentak 2020 bakal digelar di tengah pandemi Covid-19.

Selain fokus menjaga stabilitas keamanan selama tahapan berlangsung, kali ini aparat kepolisian punya tugas lain. Memastikan protokol kesehatan diterapkan di lapangan.

‘Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Sulawesi Utara harus benar dipersiapkan dengan matang suhu politik menjelang pemilihan tanggal 09 Desember 2020 cukup tinggi.

Para tokoh masyarakat, tokoh agama sangat mengharapkan bahwa pihak aparat keamanan khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia kiranya dapat membantu menciptakan Pilkada serentak yang aman dan damai di Indonesia, termasuk Pilkada serentak di Sulawesi Utara yg tensi politiknya cukup panas.

Besar harapan masyarakat, pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan BAWASLU bisa bersinergy dengan aparat kepolisian agar keamanan dan kedamaian terus terjaga. Sehingga tahapan-tahapan Pilkada serentak ini berjalan dengan lancar. Apalagi semuanya harus menerapkan protokol kesehatan. Tentu harus terus mendapatkan kontrol dan pengawasan.”

Sementara itu, kepolisian memikul beban tanggung jawab yangat berat karena selain mengawal penyelenggaraan Pilkada, Polisi harus pula mengawal protokol kesehatan.

“Di masa pandemic ini, ada 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak di seluruh Nusantara ini yang terdiri dari:
1. 9 daerah Pilkada Gubernur.
2. 37 daerah Pilkada Walikota.
3. 224 daerah Pilkada Bupati.

Untuk Sulawesi Utara ada 7 daerah ingkat-II dan 1 daerah untuk Propinsi yang akan melaksanakan Pilkada serentak, yakni; Manado, Minahasa Utara, Bitung, Tomohon, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw Selatan, Bolaang Mongondouw Timur dan Propinsi Sulawesi Utara.

Semua daerah ini, yang melakukan pesta demokrasi dikatagorikan rawan, karena rentan terjadi gesekan politik kepentingan, apa lagi kalau dikaitkan dengan sifat-sifat primordialisme kedaerahan dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu pihak aparat keamanan harus terus siaga melakukan pengawalan dan pengawasan. KPU dan Bawaslu harus fokus melakukan bimtek (bimbingan teknis) sebagai penguatan kapasitas jajaran di lapangan seperti halnya KPPS

Pengamat politik dari UIN Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad juga menilai bahwa peran aparat kepolisian sangat vital nantinya. Menggelar pilkada di tengah kondisi ‘New Normal’ merupakan tantangan tersendiri bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia.

“Yang paling penting memang adalah pengamanan di masa pandemi ini. Makanya, sebaiknya bukan hanya anggaran KPU dan Bawaslu yang perlu ditingkatkan. Tapi juga anggaran untuk pengamanan.”

Namun, penulis yakin dan percaya bahwa jajaran kepolisian yang Profesional, Modern dan Terpercaya mampu melakukan pengawalan pelaksanaan kontestasi pilkada serentak tahun 2020 di seluruh wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia sebab belakangan ini, sudah tak ditemukan lagi konflik-konflik skala besar yang dipicu oleh pilkada.

“Bisa dilihat dalam lima tahun terakhir. Biasanya ada beberapa daerah yang zona merah tapi justru berubah menjadi zona hijau saat jelang pemungutan suara dan pada saat hari H,” (***)

Sumber : Ventje Jacob / Pengamat dan Pemerhati Sosial Kemasyarakatan

Related posts