oleh

Kaper BKKBN Sulut Paparkan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

-Sulut-553 Dilihat

Sulut-Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara Ir Diano Tino Tandaju MErg didampingi Ketua Tim Kerja Lini Lapangan dan Pencegahan Stunting Provinsi Sulut, menghadiri Riviu dan Penilaian Dokumen 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting 15 Kabupaten dan Kota yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenda) Sulawesi Utara. Pelaksanaan Kegiatan bertempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (07/05/2024).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk. Dalam sambutan dan arahannya, Kepala Bappeda Sulut memaparkan jika Reviu dan Penilaian Sementara Dokumen 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting ini adalah tahapan penting dalam proses penilaian kinerja tahunan kabupaten dan kota dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting, termasuk menilai langkah-langkah atau kebijakan yang telah diambil.

“Melalui proses ini, kita dapat mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai, mengevaluasi kekurangan yang masih ada, serta menemukan peluang untuk peningkatan lebih lanjut,” ujar Katuuk.

Elvira Katuuk menambahkan jika tahapan penilaian kinerja penurunan stunting meliputi beberapa langkah yang harus dilakukan.

“Yakni penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) tentang penilaian kinerja bagi tim penilai, proses reviu dan penilaian sementara dokumen yang pada saat ini dilaksanakan selama 2 hari, pelaksanaan penilaian kinerja penurunan stunting secara menyeluruh, kunjungan lapangan untuk meninjau pencalonan kabupaten dan kota yang dinominasikan, serta rapat pleno untuk menetapkan hasil peringkat dari penilaian kinerja penurunan stunting,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara Ir Diano Tino Tandaju MErg juga memberikan arahan terkait hasil SKI (survei kesehatan Indonesia) tahun 2023.

“Hasil SKI tersebut akan divalidasi kembali bulan Juni dan akurasi data diperkirakan akan dirilis pada bulan Juli-Agustus,” jelas Tandaju.

Kaper BKKBN menambahkan, pemberian makanan tambahan serentak merupakan salah satu dari 8 langkah, yang akan diselenggarakan oleh Wapres.

Tandaju juga membeberkan sejumlah daerah yang mengalami kenaikan prevalensi stunting.

“Kabupaten/kota yang naik angka stunting, 2 (dua) diantaranya yaitu Kabupaten Bolmong Selatan 33%, dan Kabupaten Bolmong Utara 27,8% sudah dilakukan berbagai usaha-usaha yang maksimal oleh pemerintah daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting,” kata Tandaju.

Tandaju menjelaskan jika Bappeda Sulut dan BKKBN Sulut pun akan bekerjasama untuk delapan aksi konvergensi.

“Pada tanggal 20 Mei 2024 akan diadakan Evaluasi dan Monitoring kepada calon pengantin (Catin), ibu hamil (Bumil) dan Baduta/Balita,” kata Tandaju.

Dalam pemaparan, terungkap jika CSR Provinsi Sulut yang membantu tidak di 15 kab/kota, namun sebagian besar hanya di Kota Bitung & Kabupaten Minahasa Utara.

Selanjutnya untuk diketahui bersama TPPS ada perubahan dari Bappenas yaitu ketua TPPS sebelumnya wakil gubernur menjadi gubernur yang ada di setiap provinsi, dan sebelumnya Wakil Wali Kota/Wakil Bupati menjadi Wali Kota/Bupati di kabupaten/kota.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Perwakilan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kesehatan daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Provinsi Sulawesi Utara, Perencana Ahli Utama Provinsi Sulawesi Utara, dan Satgas PPS. (*/J.Mo)