oleh

Mailangkay Pimpin RDP Bersama Warga Pindol Terkait Waduk Lolak,Ini Hasil Kesimpulannya

Sulut  – Rapat Dengar Pendapat (RDP) masyarakat terdampak pembangunan Waduk Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow bersama Anggota DPRD Sulut dan Pihak Eksekutif.

Wakil Ketua DPRD Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, yang dihadiri oleh gabungan Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Asisten I, II, Kadis Kehutanan, Karo Pembangunan, mewakili Dinas Pertanian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dan P2T Waduk Lolak, bertempat di Ruang Serba Guna DPRD Sulut. Senin (06/12/2021).

Selesai Rapat Dengar Pendapat Victor Mailangkay menyimpulkan dan memberi catatan dan disepakati semua pihak.

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat

1. Mengapresiasi sikap P2T dan Badan Wilayah Sungai Sulawesi I yang membuka diri untuk menerima keberatan dan masukan masyarakat serta secara sungguh-sungguh untuk memproses pembebasan lahan, termasuk lahan yang masuk dalam kawasan Waduk, bahkan terhadap tanaman di atas lahan HPT akan diusahakan dibayar sepanjang berdasarkan aturan yang berlaku.

2. Pihak DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan memantau dan meminta kepada pihak BWS dan P2T untuk melaporkan hasilnya dalam pertemuan di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara sekitar bulan Januari tahun 2022 atau sebelum bendungan digenangi air, yang juga dihadiri oleh Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

3. Pihak DPRD Provinsi Sulawesi Utara menghimbau dan mengharapkan agar Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow untuk memberikan perhatian terhadap proses penyelesaian masalah ini.

Catatan :
1. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan surat ke DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow agar memberikan perhatian terhadap proses penyelesaian masalah pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Lolak, Kabupatan Bolaang Mongondow.

2. DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan memantau serta meminta laporan kepada pihak BWS I dan P2T dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow.

3. DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat yang terdampak pembangunan Waduk Lolak bersama pihak BWS, P2T, dan BPKH pada sekitar bulan Januari tahun 2022 atau sebelum waduk digenangi air.

Mailangkay juga menegaskan bahwa akan menghubungi pihak Kepala BPN Bolmong terkait hal ini dikarenakan sudah di undang dalam rapat tapi disayangkan tidak hadir.

“Saya juga akan menghubungi Kepala BPN Bolmong yang diundang dan tidak hadir, sangat disayangkan kerena Kadis dan Asisten I dan II hadir mendengarkan suara masyarakat,” Ujar Mailangkay. (Chris)