Demi Pesta Demokrasi Berjalan Lancar Damai dan Berdaulat, Humiang Selalu Ingatkan Hal Ini

Bitung, Redaksisulut – Dalam Coffee Morning bersama Wartawan pos liputan Biro Bitung, di Aula samping Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bitung, Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bitung, Drs. Edison Humiang, MSi berikan sanksi tegas jika Aparatur Sipil Negara (ASN) terbukti tidak netral dalam proses Pilwako Bitung. Kamis, (22/10/2020).

Sanksi tegas tersebut sesuai UUD Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Ada juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

“Salah satu amanah saya sebagai Pjs Wali Kota Bitung untuk menjamin pesta demokrasi itu berjalan lancar, damai dan berdaulat terutama menjaga netralitas ASN”. Kata Humiang yang pada saat itu di dampinggi Kadis Kominfo Kota Bitung Frangky Sondakh.

Humiang dalam kesempatan juga menjelaskan bahwa dalam undang-undang ASN tetap memiliki hak pilih, namun sebagai pelayanan masyarakat ASN tidak boleh terlibat politik praktis karena meraka bisa merusak pelayanan masyarakat.

“Hal ini bukan hanya ASN saja, namun THL, Pala dan RT tidak boleh terlibat politik praktis, karena mereka itu digaji oleh pemerintah menggunakan APBD. Saya tidak akan pandang bulu, apabila terbukti ada oknum ASN, THL dan Pala/RT tidak netaral di Pilwako Bitung akan saya sikat”. Tegas Humiang. (Wesly)

Related posts