Demi Mencegah Lahirnya Cluster Baru Dalam Pilkada, KPU Bitung Libatkan Semua Pihak

Bitung, Redaksisulut – Ketua KPU Kota Bitung, Deslie Sumampow buka Rapat Dalam Kantor (RDK) di Aula Kantor KPU Kota Bitung. Rabu, (30/9/2020).

Dalam RDK Pilkada lanjutan 2020 ini menghadirkan jubir Satgas Covid-19 Kota Bitung, Frangky Ladi sebagai Narasumber untuk menyamarkan presepsi dan tindakan dalam upaya pencegahan terjadinya cluster dalam Pilkada.

Dalam kegiatan juga dihadiri empat komisioner KPU yakni Iten Kojongian, Yunnoy Rawung, Idhli Fitriah dan Syarifudin Hasan serta Sekretaris KPU, Paula Tuturoong.

KPU Kota Bitung yang saat ini terus mencari formula untuk mencegah lahirnya cluster baru di tahapan Pilkada lanjutan 2020 terus melibatkan kepedulian dari semua pihak.

Adapun acuan pembahasan dalam RDK adalah PKPU Nomor 13 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Covid-19 yang lebih menekankan soal upaya pencegahan penularan covid-19 selama tahapan Pilkada.

Dimana pada saat itu Item menyatakan bahwa, dengan terbitnya PKPU Nomor 13, pihaknya kini tidak hanya fokus pada suksesnya pelaksanaan Pilkada 2020 tetapi bagaimana melakukan pecegahan penyebaran covid-19 agar tidak muncul cluster baru.

“Dalam PKPU Nomor 13, semua telah dicantumkan dan kini pencegahan covid-19 sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelanggara”. Kata Iten.

Iten juga mengatakan bahwa, bicara tentang upaya pencegahan covid-19 saat ini bukanlagi hanya tugas Satgas, tetapi kini semua pihak termasuk KPU, sehingga perlu sinergitas dan topangan agar Pilkada Kota Bitung bejalan aman, lancar dan sehat.

“Saat ini, slogan kita sudah menjadi Pilkada Sehat dengan tujuan proses Pilkada berjalan sukses dan semua selamat atau tidak muncul cluster baru”. Tambah Iten.

Dalam kesempatan tersebut, Idhli juga menambahkan bahwa upaya pencegahan penyebaran Covid-19 selama tahapan Pilkada, kami sangat butuh topangan dari Satgas, masyarakat dan Paslon diwajibkan untuk berperan melakukan pencegahan.

Apalagi saat ini sudah dalam tahapan kampanye sehingga Paslon harus benar-benar menerapkan serta mensosialisasikan protap pencegahan covid-19 kepada masyarakat.

“Upaya dalam pencegahan covid-19 harus menjadi beban bagi tiap Paslon, mengingat dalam PKPU Nomor 13 diamanatkan peran serta Paslon untuk ikut pro aktif menerapkan protap covid-19”. Katanya.

Adapun dalam pasal 88A hingga 88F PKPU Nomor 13 mencantumkan sanksi bagi Paslon yang dianggap tidak menerapkan protap covid-19 dan dalam pasal itu diatur peran Bawaslu, KPU dan Polisi untuk menindak serta menjatuhkan sanksi bagi Paslon yang dianggap mengabaikan protap pencegahan covid-19.

Menanggapi hal itu, Frangky Ladi menyatakan bahwa pihaknya akan samaksimal mungkin membantu KPU Kota Bitung dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 selama tahapan Pilkada 2020.

“Dalam waktu dekat kami akan undang Bawaslu, KPU, pihak Kepolisian dan TNI untuk bersama-sama membahas upaya pencegahan Covid-19 selama tahapan Pilkada”. Kata Ladi. (Wesly)

Related posts